Detik Terakhir Jabat Gubernur, Djarot Teken Pergub Tunjangan Dewan

Kompas.com - 15/10/2017, 19:12 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) bernyanyi bersama sejumlah pejabat DKI ketika acara pelepasan di depan Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (15/10/2017). Djarot bersama istri diarak menggunakan kereta kencana diiringi oleh pegawai dan BUMD dari Balai Kota ke Gedung Joang 45 sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. KOMPAS.com/JESSI CARINAMantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) bernyanyi bersama sejumlah pejabat DKI ketika acara pelepasan di depan Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (15/10/2017). Djarot bersama istri diarak menggunakan kereta kencana diiringi oleh pegawai dan BUMD dari Balai Kota ke Gedung Joang 45 sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan gubernur yang mengatur besar tunjangan anggota Dewan sudah ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot menandatanganinya pada hari terakhirnya bertugas di Balai Kota, Jumat lalu.

"Sudah diteken, hari Jumat," kata Pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta Saefullah di kawasan Menteng, Minggu (15/10/2017).

Namun, Saefullah tidak ingat berapa detil kenaikan tunjangan anggota Dewan. Khusus untuk tunjangan transportasi, besaran yang telah disepakati adalah Rp 21,5 juta per bulan. Saefullah mengatakan itu belum termasuk potongan pajak sebesar 15 persen.

Baca: Tunjangan Transportasi DPRD DKI Rp 21,5 Juta per Bulan

Djarot pernah mengatakan, awalnya ada tiga merk mobil yang ditaksir harga sewa per bulannya. Tiga mobil itu adalah Toyota Land Cruiser Prado, Honda Accord, dan Toyota Camry.

Djarot mengatakan, mobil yang kapasitas mesinnya 2.400 cc adalah Honda Accord. Dalam penilaian, angka yang keluar untuk mobil jenis itu adalah Rp 21,5 juta.

Meski ada kenaikan tunjangan, Saefullah memastikan hal itu tidak akan mengganggu postur anggaran yang disiapkan.

Baca: DPRD Sahkan APBD-P Meski Pergub Kenaikan Tunjangan Belum Diteken Djarot

"Karena pengalinya cuma 106 orang. Kalau naik Rp 1 juta ya jadi Rp 106 juta. kalau naik Rp 10 juta ya berarti ada Rp 1,06 miliar, begitu naiknya. Beda dengan PNS, kalau naik Rp 1 juta seabrek naiknya karena jumlahnya 72 ribu PNS," kata Saefullah.

Baca: Tunjangan Dewan Naik, Djarot Ingin Anggota DPRD Semakin Sering Turun ke Lapangan

Pengesahan pergub ini beberapa waktu lalu sempat alot. Dulu, Djarot tidak setuju dengan sejumlah usulan kenaikan tunjangan yang diajukan. DPRD DKI sendiri telah mengesahkan Perda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan itu. Namun besar kenaikannya tidak diatur dalam perda melainkan pergub.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

Megapolitan
Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

Megapolitan
Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Megapolitan
Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Pesawat Kembali karena Gangguan Teknis, Lion Air Minta Maaf

Pesawat Kembali karena Gangguan Teknis, Lion Air Minta Maaf

Megapolitan
Wagub DKI: Jangan Hanya Lihat Penyebaran Kasus Covid-19, Lihat Juga Angka Kesembuhan

Wagub DKI: Jangan Hanya Lihat Penyebaran Kasus Covid-19, Lihat Juga Angka Kesembuhan

Megapolitan
Bisnis Gelap Lomba Lari Liar, Kucing-Kucingan dengan Polisi hingga Bongkar 'Rahasia Dapur'

Bisnis Gelap Lomba Lari Liar, Kucing-Kucingan dengan Polisi hingga Bongkar "Rahasia Dapur"

Megapolitan
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Pesta Seks Sejenis di Apartemen

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Pesta Seks Sejenis di Apartemen

Megapolitan
89 Persen Kelurahan di Depok Zona Merah, Ini Datanya

89 Persen Kelurahan di Depok Zona Merah, Ini Datanya

Megapolitan
Tersisa 22 Persen Tempat Tidur Isolasi dan 19 Persen Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Tersisa 22 Persen Tempat Tidur Isolasi dan 19 Persen Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

Megapolitan
Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Megapolitan
Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X