Detik Terakhir Jabat Gubernur, Djarot Teken Pergub Tunjangan Dewan

Kompas.com - 15/10/2017, 19:12 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) bernyanyi bersama sejumlah pejabat DKI ketika acara pelepasan di depan Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (15/10/2017). Djarot bersama istri diarak menggunakan kereta kencana diiringi oleh pegawai dan BUMD dari Balai Kota ke Gedung Joang 45 sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. KOMPAS.com/JESSI CARINAMantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kiri) bernyanyi bersama sejumlah pejabat DKI ketika acara pelepasan di depan Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (15/10/2017). Djarot bersama istri diarak menggunakan kereta kencana diiringi oleh pegawai dan BUMD dari Balai Kota ke Gedung Joang 45 sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan gubernur yang mengatur besar tunjangan anggota Dewan sudah ditandatangani oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot menandatanganinya pada hari terakhirnya bertugas di Balai Kota, Jumat lalu.

"Sudah diteken, hari Jumat," kata Pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta Saefullah di kawasan Menteng, Minggu (15/10/2017).

Namun, Saefullah tidak ingat berapa detil kenaikan tunjangan anggota Dewan. Khusus untuk tunjangan transportasi, besaran yang telah disepakati adalah Rp 21,5 juta per bulan. Saefullah mengatakan itu belum termasuk potongan pajak sebesar 15 persen.

Baca: Tunjangan Transportasi DPRD DKI Rp 21,5 Juta per Bulan

Djarot pernah mengatakan, awalnya ada tiga merk mobil yang ditaksir harga sewa per bulannya. Tiga mobil itu adalah Toyota Land Cruiser Prado, Honda Accord, dan Toyota Camry.

Djarot mengatakan, mobil yang kapasitas mesinnya 2.400 cc adalah Honda Accord. Dalam penilaian, angka yang keluar untuk mobil jenis itu adalah Rp 21,5 juta.

Meski ada kenaikan tunjangan, Saefullah memastikan hal itu tidak akan mengganggu postur anggaran yang disiapkan.

Baca: DPRD Sahkan APBD-P Meski Pergub Kenaikan Tunjangan Belum Diteken Djarot

"Karena pengalinya cuma 106 orang. Kalau naik Rp 1 juta ya jadi Rp 106 juta. kalau naik Rp 10 juta ya berarti ada Rp 1,06 miliar, begitu naiknya. Beda dengan PNS, kalau naik Rp 1 juta seabrek naiknya karena jumlahnya 72 ribu PNS," kata Saefullah.

Baca: Tunjangan Dewan Naik, Djarot Ingin Anggota DPRD Semakin Sering Turun ke Lapangan

Pengesahan pergub ini beberapa waktu lalu sempat alot. Dulu, Djarot tidak setuju dengan sejumlah usulan kenaikan tunjangan yang diajukan. DPRD DKI sendiri telah mengesahkan Perda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan itu. Namun besar kenaikannya tidak diatur dalam perda melainkan pergub.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

Megapolitan
Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Megapolitan
Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Megapolitan
Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Megapolitan
Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Megapolitan
Pedagang Sebut Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bisa Kurangi Sampah di Jakarta

Pedagang Sebut Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Bisa Kurangi Sampah di Jakarta

Megapolitan
KPAI Sebut Penggunaan Akreditasi Sekolah Asal Bisa Rugikan Lulusan Sekolah Negeri

KPAI Sebut Penggunaan Akreditasi Sekolah Asal Bisa Rugikan Lulusan Sekolah Negeri

Megapolitan
Pemotongan Hewan Kurban di Zona Merah Dilakukan di Rumah Penjagalan

Pemotongan Hewan Kurban di Zona Merah Dilakukan di Rumah Penjagalan

Megapolitan
Dinkes Klaim Tren Kasus Covid-19 di Tangsel Melandai

Dinkes Klaim Tren Kasus Covid-19 di Tangsel Melandai

Megapolitan
Tiga Anggota TNI Ditangkap Terkait Penusukan Serda Saputra, Ditemukan Pistol dan Badik

Tiga Anggota TNI Ditangkap Terkait Penusukan Serda Saputra, Ditemukan Pistol dan Badik

Megapolitan
Puspom TNI Sebut Oknum Marinir Penusuk Serda Saputra Kerap Melanggar

Puspom TNI Sebut Oknum Marinir Penusuk Serda Saputra Kerap Melanggar

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Pabrik Unilever Cikarang: 21 Orang Positif hingga Ratusan Karyawan Dirumahkan

Kasus Covid-19 di Pabrik Unilever Cikarang: 21 Orang Positif hingga Ratusan Karyawan Dirumahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X