Suasana Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual-beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta belum dapat memberikan informasi mengenai progres pembangunan Rumah Sakit Kanker DKI di lahan eks-Rumah Sakit Sumber Waras.
"Maaf, untuk Sumber Waras tunggu dulu barangkali, nanti kami lapor Pak Gubernur dulu," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan DKI, Een Haryani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/10/2017).
Sama halnya dengan Een, Kadis Kesehatan DKI, Koesmedi Priharto pun masih enggan berkomentar.
Ditemui di RS Sumber Waras, Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras, Abraham Tedjanegara mengatakan, pikahnya telah berkomunikasi dengan Dinkes terkait pembangunan rumah sakit tersebut.
Baca: Tidak Pakai APBD, Pembangunan RS Sumber Waras Akan Gunakan Skema KPBU
"Itu gambar bangunannya udah jadi, saya lihat sendiri. Mungkin tahun 2018 pembangunannya sudah dimulai," ujar Abraham, Kamis.
Ia mengatakan, bangunan tersebut akan terdiri dari 2.000 ruang rawat inap.
"Pemprov juga mengonsepkan ada rumah singgah di rumah sakit itu," kata dia.
Baca: Sandiaga Minta Pemprov DKI Bayar Kerugian Pembelian Lahan RS Sumber Waras
Sebelum dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memastikan siap melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras ketika menjabat nanti.
Pada saat itu, ia meminta kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera dibayar.
Baca: Dinkes DKI Pastikan Pembangunan RS Sumber Waras Tetap Dilanjutkan
"Bayar ajalah. Kalau itu temuan BPK ya harus dibayarlah tapi yang bayar kan harus yang diuntungkanlah," kata Sandiaga ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).
