Mahkamah Agung Menangkan Pemprov DKI soal Ganti Rugi Lahan MRT

Kompas.com - 23/10/2017, 17:42 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (ketiga kiri) didampingi  Dirut Konstruksi MRT Silvia Halim (kanan) meninjau proyek Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Haji Nawi, di Jalan RS Fatmawati, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Anies Baswedan memerintahkan untuk segera mengeksekusi lahan yang bermasalah di kawasan tersebut. ANTARA FOTO / GALIH PRADIPTAGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (ketiga kiri) didampingi Dirut Konstruksi MRT Silvia Halim (kanan) meninjau proyek Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Haji Nawi, di Jalan RS Fatmawati, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Anies Baswedan memerintahkan untuk segera mengeksekusi lahan yang bermasalah di kawasan tersebut.
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung diketahui sudah memutus perkara gugatan ganti rugi lahan warga di Jalan Fatmawati untuk proyek mass rapid transit ( MRT). Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan putusan itu dibuat majelis hakim pada 10 Oktober 2017 lalu.

"Pemohon (kasasi) Gubernur DKI Jakarta tercatat dalam putusan 2244/K/2017 sudah putus tanggal 10 Oktober. Putusannya kabul (dikabulkan)," kata Suhadi kepada Kompas.com, Senin (23/10/2017).

Suhadi mengatakan meski sudah diputus, berkasnya belum dikirimkan ke warga penggugat maupun ke Pemprov DKI Jakarta. Sebab saat ini, petikan putusan tengah direvisi dan disusun. Suhadi mengatakan secepatnya, putusan itu akan dikirim.

"Sedang dalam proses pekan ini bisa mudah-mudahan," katanya.

Baca juga : Wali Kota Jaksel: Mahesh Sudah Bongkar Bangunannya Dibantu PT MRT

Suhadi mengatakan dalam pertimbangannya, hakim menolak keberatan warga penggugat. Sebab warga penggugat yakni Mahesh Lalmalani, Muchtar, Heriyantomo, Wienarsih Waluyo, Dheeraj Mohan Aswani, dan Ang Ing Tuan, dianggap terlambat mengajukan keberatan banding.

"Kan ada musyawarah Desember, ada tenggat waktunya untuk mengajukan itu 14 hari untuk mengajukan, tapi baru diajukan Maret, sehingga ditolak," ujarnya.

Suhadi mengatakan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Bangunan untuk Kepentingan Umum, putusan di tingkat kasasi ini adalah upaya hukum final yang dapat dilakukan para pihak berperkara. Setelah ini, putusan akan berlaku final dan mengikat.

"Putusan terakhir ya. Tidak ada langkah hukum sudah final," ujar Suhadi.

Baca juga : Hampir Setahun, Pembebasan 26 Bidang Proyek MRT Belum Selesai

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta diwajibkan membayar ganti rugi sekitar Rp 30 juta per meter sesuai appraisal atau harga pasaran tanah kepada para penggugat.

Sebelumnya, para penggugat dimenangkan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ganti rugi Rp 60 juta per meter.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Prioritas, Pemangkasan Pohon di Permukiman Bekasi Tunggu Aduan Warga

Bukan Prioritas, Pemangkasan Pohon di Permukiman Bekasi Tunggu Aduan Warga

Megapolitan
Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

Pilot Wings Air yang Tewas Bunuh Diri Dikenal Baik dan Ramah oleh Tetangga

Megapolitan
12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

12 Oknum Satpol PP DKI yang Diduga Bobol Dana Bank Dipecat

Megapolitan
365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

365 Kali Hari Anak dari Balik Jeruji Besi di Tangerang...

Megapolitan
Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

Setelah Mediasi, Orangtua Murid dan SMA Kolese Gonzaga Sepakat Berdamai

Megapolitan
Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Ditetapkan sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

Polisi Klarifikasi Pelapor Dugaan Penistaan Agama Terhadap Sukmawati Soekarnoputri

Megapolitan
Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

Kediamannya Retak dan Ambruk, Warga Setu Numpang Tidur di Rumah Tetangga

Megapolitan
Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

Sanksi Cabut Pentil Tak Lagi Mempan, Dishub Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

Megapolitan
Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Pembahasan RAPBD DKI 2020 Molor, Wakil Ketua DPRD Yakin Kemendagri Beri Dispensasi untuk Jakarta

Megapolitan
Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

Musim Hujan, Bekasi Optimistis Titik Jalan Berlubang Berkurang

Megapolitan
Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

Parkir di Jalur Sepeda, Pelanggar Berhamburan Saat Dishub Razia Dadakan

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

Musim Hujan, Pemkot Bekasi Pangkas Pohon Raksasa di Jalan Utama

Megapolitan
Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

Kolong Tol JORR Kota Bintang Bekasi Masih Akan Tergenang pada Musim Hujan Tahun Ini

Megapolitan
Tahun 2030, PAM Jaya Targetkan Semua Warga Jakarta Dapat Pasokan Air Bersih

Tahun 2030, PAM Jaya Targetkan Semua Warga Jakarta Dapat Pasokan Air Bersih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X