Sandi: Pak Said Iqbal, Kami Tak Akan Lari dari Komitmen Sejahterakan Pekerja

Kompas.com - 03/11/2017, 06:33 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (2/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (2/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penetapan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 sudah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya kesejahteraan buruh.

Kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sandi menegaskan bahwa dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan mengingkari janji menyejahterakan buruh.

"Saya ingin menjelaskan dengan sendirinya ke Pak Said Iqbal dan temen-temen bahwa kami tentunya tidak akan pernah lari dari komitmen kami menyejahterakan kaum pekerja. Kami hadir di sini untuk justru memberikan solusi," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11/2017) malam.

Sandi menjelaskan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 yang disertai kompensasi layanan gratis naik transjakarta dan subsidi pangan merupakan bukti Anies-Sandi menyejahterakan buruh.


Di satu sisi, Anies-Sandi meningkatkan UMP, di sisi lain mereka menurunkan biaya hidup buruh bergaji UMP.

Baca juga: Said Iqbal: Ternyata Ahok Jauh Lebih Ksatria Ketimbang Anies-Sandi 

"Ini merupakan sebuah hal yang konkret dan kalau dihitung adalah sebuah bukti bahwa Anies-Sandi berpihak kepada kaum yang lemah, yang termarjinalkan," katanya.

Presiden KSPI Said Iqbal saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait TKA dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).Pramdia Arhando Julianto Presiden KSPI Said Iqbal saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait TKA dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Selain kesejahtersan buruh, Sandi menyebut ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penetapan UMP 2018, seperti kondisi ekonomi yang melemah, tuntutan pengangguran, dan memastikan dunia usaha bisa bergerak.

UMP ini juga ditetapkan untuk menumbuhkan iklim hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan kaum pekerja.

Anies menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017.

Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.

Baca juga: Penetapan UMP DKI 2018 dan Asas Keadilan Menurut Anies-Sandi

Said Iqbal sebelumnya mengatakan, Anies-Sandi mengingkari janji dan kontrak politik mereka dengan kaum buruh.

Dalam kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan agar Anies-Sandi tidak menetapkan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, melainkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kemudian (Anies-Sandi) berbohong dan mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di Koalisi Buruh Jakarta," ujar Said Iqbal.

Para buruh pun kecewa dengan keputusan Anies-Sandi yang menggunakan PP No 78/2015 sebagai dasar penetapan UMP 2018. Buruh bahkan mengancam akan mencabut dukungan mereka pada pemerintahan Anies-Sandi.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorDian Maharani
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Sepinya Sentra Buku Pasar Kenari

Pedagang Keluhkan Sepinya Sentra Buku Pasar Kenari

Megapolitan
Nunung Sempat Coba Bohongi Polisi Saat Ditangkap di Rumahnya

Nunung Sempat Coba Bohongi Polisi Saat Ditangkap di Rumahnya

Megapolitan
Fraksi PKB DPRD DKI: Wagub Enggak Perlu-perlu Banget, Tidak Urgent

Fraksi PKB DPRD DKI: Wagub Enggak Perlu-perlu Banget, Tidak Urgent

Megapolitan
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Digelar

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Digelar

Megapolitan
Close Ads X