Kompas.com - 10/11/2017, 16:57 WIB
Spanduk berisi kontrak politik yang disebut-sebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para buruh. Spanduk dibawa buruh saat demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Spanduk berisi kontrak politik yang disebut-sebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para buruh. Spanduk dibawa buruh saat demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh membawa spanduk besar saat berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (10/11/2017). Spanduk tersebut berisi kontrak politik yang disebut-sebut menjadi kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan para buruh.

Pada spanduk besar itu, tertulis 10 poin yang menjadi kesepakatan mereka.

"Lihat, ada tanda tangan Anies di situ, tapi semua tidak disepakati," ujar salah seorang buruh dari atas mobil komando.

Berikut ini adalah isi kontrak politik yang ada dalam spanduk itu :

1. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi yang ditentukan dalam PP 78 Tahun 2015 melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003.

2. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak, dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan.

Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa memprotes penetapan UMP DKI 2018 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa memprotes penetapan UMP DKI 2018 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017).

3. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di Jakarta (rusunami) untuk buruh bekerja dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta dengan DP Rp 0.

Baca juga : Buruh Beri Gelar Jokowi Bapak Upah Murah

4. Menyediaka transportasi publik terjangka dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan industri.

5. Mengupayakan penetapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan warga DKI untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan yang bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya.

6. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa pergurua tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Megapolitan
Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Megapolitan
Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Megapolitan
Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

Megapolitan
Kantor Pinjol di Kawasan PIK Digerebek Polisi

Kantor Pinjol di Kawasan PIK Digerebek Polisi

Megapolitan
Pemuda Disekap hingga Tewas, Polisi Sebut Pelaku Sakit Hati Tak Diajak Korban Cari Kerja

Pemuda Disekap hingga Tewas, Polisi Sebut Pelaku Sakit Hati Tak Diajak Korban Cari Kerja

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan di Cakung Datangi Mapolres Jakarta Timur

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan di Cakung Datangi Mapolres Jakarta Timur

Megapolitan
Harga dari Distributor Masih Tinggi, Pedagang di Pasar Serpong Belum Jual Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Harga dari Distributor Masih Tinggi, Pedagang di Pasar Serpong Belum Jual Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.