Sejumlah Kebijakan Ahok yang Mau Diubah Anies-Sandi

Kompas.com - 14/11/2017, 08:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/11/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum genap sebulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berniat mengubah beberapa kebijakan yang dibuat pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada beberapa kebijakan, Anies secara spesifik menyebut akan mengubah peraturan gubernurnya.

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang akan diubah Anies. 

1. Larangan sepeda motor

Ahok dulu tidak peduli dengan berbagai macam kritik atas kebijakannya melarang sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat. Dia tetap menerapkan kebijakan itu dan membuat pergubnya. Alasannya adalah menekan kemacetan di ruas jalan protokol.

Namun, kini pergub tersebut akan diubah Anies. Perubahan itu bermula ketika Anies disodorkan rancangan atau desain trotoar Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Pada rancangan itu, Anies melihat ke depan sepeda motor tidak bisa melintasi Sudirman-Thamrin. Dia meminta agar rancangan itu diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Setelah diubah nanti, secara otomatis Jalan Sudirman dan MH Thamrin bisa dilalui sepeda motor. Nasib pergub larangan sepeda motor pun tentunya akan direvisi.

"Ternyata disampaikan ada pergub yang menjadi dasar (larangan sepeda motor), maka pergubnya juga nanti akan diubah," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017).

Baca juga: Kadishub Akan Kaji Keinginan Anies-Sandi Hapus Larangan Sepeda Motor

Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)Josephus Primus Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)
2. Pergub tentang electronic road pricing (ERP)

Perubahan desain kawasan Sudirman-Thamrin dan rencana pencabutan larangan sepeda motor berdampak pada kebijakan lainnya, yaitu terkait electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Konsep ERP pada pemerintahan sebelumnya memang hanya bisa diterapkan pada mobil. Itu sebabnya rancangan awal Sudirman-Thamrin dibuat tanpa akses sepeda motor.

Seiring dengan niat Anies mencabut larangan sepeda motor, konsep ERP pun harus diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

Megapolitan
Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Megapolitan
Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Megapolitan
Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X