Mekanisme Pemanfaatan Kembali Delman Tunggu Hasil Rapat SKPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas) Munjirin mengatakan, pihaknya masih belum menetapkan mekanisme pemanfaatan kembali delman di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Munjirin menyebutkan, mekanisme serta aturan untuk kembali memanfaatkan delman sebagai daya tarik wisata di Monas akan dirapatkan bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI lainnya.

"Kami nunggu informasi dari provinsi katanya mau dirapatkan dan sebagainya. Nunggu kebijakan dan akan dirapatkan untuk memecahkan masalah ini," kata Munjirin saat ditemui Kompas.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Baca juga : Delman Jadi Daya Tarik Wisata, Rencana Sandiaga yang Tuai Penolakan

Rapat tersebut, kata Munjirin juga akan membahas secara teknis berapa banyak delman yang akan dimanfaatkan, lokasi mangkal, hingga pengawasan kesehatan kuda di kawasan tersebut.

"Nanti kami akan bicarakan lebih lanjut bareng-bareng dengan SKPD lain. Nanti juga dibahas apakah pakai jalur luar atau dalam kota. Kita kihat saja, kita tunggu sampai hasil rapat," ujar Munjirin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingin menghadirkan kembali wisata delman di Jakarta. Sandiaga ingin menata delman sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata di Jakarta. Karena itu, dia berencana mengizinkan kembali delman beroperasi di kawasan Monas.

Baca juga : JAAN: Jakarta Tak Ramah Delman, Ada Kuda yang Tertabrak

"Kami ingin (delman) ditata dengan baik sebagai salah satu daya tarik wisata. Kalau di New York atau kota-kota besar, di Kansas City juga saya pernah lihat, justru delman ini dipercantik dan dijadikan sarana sebagai kemudahan para turis," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2017).

Rencana Sandi itu berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semasa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kala itu, Ahok melarang delman beroperasi di Monas lantaran ditemukan banyak kuda yang menderita penyakit. Apabila dibiarkan, hal itu bisa membahayakan warga.

"Dari 30 ekor (kuda) lebih, 28 ekor (kuda) mengandung penyakit yang bisa mematikan manusia. Ya, takut dong saya karena ada virus," kata Ahok, medio Maret 2016.