Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaminan Sandiaga untuk Daging Murah dan Harapan pada PD Dharma Jaya

Kompas.com - 23/11/2017, 07:52 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyediaan daging bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi perbincangan menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak memberikan dana penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya.

PD Dharma Jaya merupakan BUMD yang menjual daging sapi dan daging ayam bersubsidi. Banyak pihak menduga pasokan daging murah itu akan berhenti.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjamin bahwa subsidi daging murah tetap aman. Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging.

"Kami akan gelontorkan sebanyak mungkin. Kami akan gunakan seluruh dana yang kami miliki, sumber dana dari manapun, untuk pastikan supply daging cukup dan harga daging stabil," kata Sandiaga, Rabu (22/11/2017).

Sandiaga akan menemui jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan ini.

Baca juga : Sandiaga Pastikan Subsidi Daging Murah untuk Penerima KJP Aman

Anggaran Rp 885 miliar untuk 700 ribu warga

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran subsidi Rp 885 miliar pada 2018 untuk 6 produk pangan.

Keenam produk pangan bersubsidi itu adalah daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu.

Darjamuni mengatakan, ada sekitar 700.000 warga yang dapat membeli produk pangan bersubsidi itu, termasuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih memverifikasi daftar warga yang berhak membeli produk pangan bersubsidi tersebut.

Baca juga : Sandiaga Disebut Sarankan Dharma Jaya Pinjam Dana Bank DKI untuk Modal Daging Bersubsidi

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/9/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/9/2017).
"Jadi penerima KJP, penghuni rumah susun, lansia, dan juga buruh yang (gajinya) UMP, (penyandang) disabilitas juga, datanya sedang kami collect semua. Insya Allah kami bisa mulai di bulan Januari 2018," ujar Darjamuni.

Harapan untuk PD Dharma Jaya

Menurut Darjamuni, Sandiaga menyarankan PD Dharma Jaya meminjam dana ke Bank DKI sebagai modal untuk menyediakan stok daging bersubsidi. PD Dharma Jaya diharapkan memiliki strategi untuk menyediakan daging bersubsidi bagi penerima KJP dan beberapa kategori warga yang lainnya.

"Misalnya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Wagub bisa minjam dengan Bank DKI dengan bunga yang sangat ringan," kata Darjamuni.

Dia yakin Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati dan jajarannya bisa tetap menyediakan daging bersubsidi, meski tidak mendapatkan PMD.

Baca juga : PD Dharma Jaya Disuruh Mandiri oleh Sandi, tetapi Ancam Daging Subsidi

Darjamuni berharap semua BUMD, termasuk PD Dharma Jaya, memiliki strategi mencari modal untuk menyediakan produk-produk pangan itu.

Sebab, pembayaran subsidi untuk produk pangan yang dijual BUMD-BUMD itu dilakukan dengan mekanisme reimburse. Artinya, Pemprov DKI Jakarta baru akan membayar setelah produk itu terjual setiap bulannya.

"Dana Rp 885 miliar ada di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kami bayar," ucap Darjamuni.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma
Adapun PD Dharma Jaya mengaku kesulitan membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com