Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaminan Sandiaga untuk Daging Murah dan Harapan pada PD Dharma Jaya

Kompas.com - 23/11/2017, 07:52 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyediaan daging bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi perbincangan menyusul keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak memberikan dana penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya.

PD Dharma Jaya merupakan BUMD yang menjual daging sapi dan daging ayam bersubsidi. Banyak pihak menduga pasokan daging murah itu akan berhenti.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjamin bahwa subsidi daging murah tetap aman. Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging.

"Kami akan gelontorkan sebanyak mungkin. Kami akan gunakan seluruh dana yang kami miliki, sumber dana dari manapun, untuk pastikan supply daging cukup dan harga daging stabil," kata Sandiaga, Rabu (22/11/2017).

Sandiaga akan menemui jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan ini.

Baca juga : Sandiaga Pastikan Subsidi Daging Murah untuk Penerima KJP Aman

Anggaran Rp 885 miliar untuk 700 ribu warga

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran subsidi Rp 885 miliar pada 2018 untuk 6 produk pangan.

Keenam produk pangan bersubsidi itu adalah daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu.

Darjamuni mengatakan, ada sekitar 700.000 warga yang dapat membeli produk pangan bersubsidi itu, termasuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih memverifikasi daftar warga yang berhak membeli produk pangan bersubsidi tersebut.

Baca juga : Sandiaga Disebut Sarankan Dharma Jaya Pinjam Dana Bank DKI untuk Modal Daging Bersubsidi

Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/9/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/9/2017).
"Jadi penerima KJP, penghuni rumah susun, lansia, dan juga buruh yang (gajinya) UMP, (penyandang) disabilitas juga, datanya sedang kami collect semua. Insya Allah kami bisa mulai di bulan Januari 2018," ujar Darjamuni.

Harapan untuk PD Dharma Jaya

Menurut Darjamuni, Sandiaga menyarankan PD Dharma Jaya meminjam dana ke Bank DKI sebagai modal untuk menyediakan stok daging bersubsidi. PD Dharma Jaya diharapkan memiliki strategi untuk menyediakan daging bersubsidi bagi penerima KJP dan beberapa kategori warga yang lainnya.

"Misalnya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Wagub bisa minjam dengan Bank DKI dengan bunga yang sangat ringan," kata Darjamuni.

Dia yakin Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati dan jajarannya bisa tetap menyediakan daging bersubsidi, meski tidak mendapatkan PMD.

Baca juga : PD Dharma Jaya Disuruh Mandiri oleh Sandi, tetapi Ancam Daging Subsidi

Darjamuni berharap semua BUMD, termasuk PD Dharma Jaya, memiliki strategi mencari modal untuk menyediakan produk-produk pangan itu.

Sebab, pembayaran subsidi untuk produk pangan yang dijual BUMD-BUMD itu dilakukan dengan mekanisme reimburse. Artinya, Pemprov DKI Jakarta baru akan membayar setelah produk itu terjual setiap bulannya.

"Dana Rp 885 miliar ada di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kami bayar," ucap Darjamuni.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma
Adapun PD Dharma Jaya mengaku kesulitan membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com