Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan yang Disebut Tak Layak oleh DPRD

Kompas.com - 24/11/2017, 13:35 WIB
Stanly Ravel

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta meminta revitalisasi Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, diprioritaskan dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018. Kompas.com mencoba mengunjungi kantor kelurahan yang disebut kondisinya tak layak tersebut.

Dari luar, bangunan kantor kelurahan terlihat sederhana. Kaca pintu masuk kantor terlihat tak ada dan diganti dengan menggunakan karton tebal. Bagian langit-langit teras kantor terlihat lusuh dengan cat yang mengelupas.

Kantor Lurah Kelapa Dua WetanStanly Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
Ruangan demi ruangan berbentuk petak, mirip seperti desain sekolah dasar (SD) lawas. Selain itu, kantor kelurahan ini dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat.

Area parkir kendaraan juga terbatas, terutama untuk mobil. Pihak kelurahan membagi area untuk parkir dan taman agar terlihat asri.

Di sana juga terdapat ruang bermain untuk anak-anak dan mesin ATM Bank DKI.

Kantor Lurah Kelapa Dua Wetanstanly Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
Ruang pelayanan berada di lobi. Meski ada pendingin udara, namun kesan gerah masih terasa.

Masyarakat terlihat mengantre untuk mendapatkan pelayanan, karena hanya ada satu meja dengan petugas yang sigap melayani. Di meja tersebut, pelayanan dibagi menjadi tiga bagian. Kemudian terlihat beberapa kursi untuk warga menunggu dan sebuah televisi layar datar di bagian dinding.

Sementara ruang Lurah berada di pojok, berdekatan dengan ruang staf lainnya.

Kantor Lurah Kelapa Dua Wetanstanly Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sebelumnya meminta revitalisasi kantor kelurahan diprioritaskan dalam APBD Perubahan 2017. Salah satunya adalah Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.

"Pengadaan lahan sekaligus desain Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan saya minta diprioritaskan untuk masuk dalam APBD Perubahan 2017," ujar pria yang akrab disapa Sani itu.

Baca juga : DPRD DKI Minta Revitalisasi Kantor Kelurahan Diprioritaskan

Namun langkah tersebut pupus lantaran anggaran pembangunannya tidak masuk APBD-P 2017 maupun R-APBD DKI 2018. Alasannya karena lahannya dianggap masih sengketa.

"Kami meminta agar semua kelurahan yang tidak layak, masih tradisional, segera direnovasi atau memungkinkan dipindahkan sesuai jumlah minimal luas lantai yang dibutuhkan untuk pelayanan," ucap Sani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com