Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2017, 13:36 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan gubernur (pergub) baru tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan telah diundangakan.

Salinan Pergub bernomor 187 tahun 2017 tersebut telah diunggah dalam situs www.jakarta.go.id. Pergub tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Anies Baswedan pada tanggal 28 November 2017 dan diundangkan pada hari yang sama.

Tertera nama Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI, Yayan Yuhanah, sebagai pihak yang mengundangkan pergub sebagai revisi Pergub No 411 tahun 2017 yang diteken mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tersebut.

Baca juga : Sekda DKI: Nama 73 Anggota TGUPP Baru Diketahui Setelah Ada Kepgub

Kedudukan TGUPP

Pergub No 187 tahun 2017 terdiri dari 15 halaman. Jumlah halaman ini lebih banyak dibandingkan pergub No 411 tahun 2016 yang hanya 10 halaman.

Dalam Bab 2 Pergub ini diatur mengenai pembentukan dan kedudukan TGUPP.

Dalam Pasal 3 ayat 1 pergub tersebut disebutkan TGUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal ini berbeda dengan Pasal 3 ayat 1 dalam Pergub No 411 tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebutkan: TGUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.

Baca juga : Sumarsono: Saya Khawatir TGUPP untuk Menampung Mantan Tim Sukses Anies

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Muhammad Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Muhammad Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).
Dalam bagian tersebut tak tertera fokus peningkatan pelayanan publik TGUPP pada RPJMD seperti yang tertera dalam Pergub No 187 tahun 2017.

Selanjutnya, dalam Pergub No 411 tahun 2016 disebutkan bahwa TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Berbeda dengan Pergub No 411, dalam Pergub revisi Anies disebutkan TGUPP tak hanya bertanggung jawab kepada Gubernur, namun juga kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga : Melihat Perubahan Pergub TGUPP, dari Masa Jokowi hingga Anies Baswedan

"TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah."

Tugas TGUPP

Bab III Pasal 4 Pergub No 187 tahun 2017 disebutkan sembilan tugas TGUPP. Tugas TGUPP ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tugas TGUPP seperti yang tertera dalam Pergub No 411 tahun 2016 yang mengatur tujuh tugas TGUPP.

Dalam Pergub yang ditandatangani Anies, TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal-hal berikut:

a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembidangannya;

b. memberikan pertimbangan, saran dan rnasukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan

Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembidangannya;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembidangannya;

d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ruang lingkup pembidangannya;

e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan pengganggaran program prioritas Gubernur oleh Perangkat Daerah;

g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan ,program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;

h. melaksanakan tugas yang diberikan. oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (15/11/2017).
Dari sejumlah tugas tersebut, ada satu tugas yang diatur dalam Pergub No 411 namun tak diatur di pergub ini. Salah satunya mengenai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada Tim Walikota/ Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TWUPP) seperti yang diatur dalam Pergub No 410 tahun 2016 tentang TWUPP.

Melalui Pergub No 187 tahun 2017, tak ada pemilahan antara TGUPP dan TWUPP. Hal inilah yang sebelumnya disebut menjadi penyebab membengkaknya jumlah anggota TGUPP yang diusulkan.

Susunan organisasi dan anggota

Susunan organisasi yang diatur dalam Pergub No 187 tahun 2017 berbeda dengan yang tercantum dalam Pergub No 411 tahun 2016 .

Dalam Pergub No 411 disebutkan TGUPP beranggotakan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan paling banyak terdiri dari 15 (lima belas) orang.

Baca juga : Anggaran untuk Tim Gubernur Tetap Rp 28 Miliar buat 73 Personel

Sedangkan dalam Pergub No 187, anggota TGUPP dibagi menjadi beberapa bidang pengelolaan sebagai berikut:

a. Ketua TGUPP merangkap anggota

b. Bidang Pengelolaan Pesisir

c. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja

d. Bidang Harmonisasi Regulasi

e. Bidang Pencegahan Korupsi

f. Bidang Percepatan Pembangunan

Rincian pengorganisasian sejumlah bisang ini pun diatur kembali dalam sejumlah pasal.

Berbeda dengan Pergub No 411, jumlah maksimal anggota TGUPP Pergub No 187 diatur dalam bab baru, yaitu Bab V, mengenai Keanggotaan, Persyaratan dan Pemberhentian TGUPP.

Dalam Pasal 19 Bab V pergub tersebut disebutkan keanggotaan TGUPP paling banyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari:

a. 7 (tujuh) orang anggota bidang pengelolaan pesisir;

b. 7 (tujuh) orang anggota bidang ekonomi dan lapangan kerja;

c. 7 (tujuh) orang anggota bidang harmonisasi regulasi;

d. 7 (tujuh) orang anggota bidang pencegahan korupsi; dan

e. 45 (empat pulu.h lima) orang anggota bidang percepatan pembangunan.

Dalam pasal tersebut, disebutkan pula anggota TGUPP tersiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.

Kompas TV Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyarankan TGUPP dibubarkan karena menambah struktur yang ada.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motor Anggota Polisi Digondol Maling, Polsek Cakung Langsung Sisir TKP

Motor Anggota Polisi Digondol Maling, Polsek Cakung Langsung Sisir TKP

Megapolitan
Tidak Dikunci Setang, Motor Anggota Polisi Digondol Maling

Tidak Dikunci Setang, Motor Anggota Polisi Digondol Maling

Megapolitan
13 Pengedar Ganja Sintetis Diringkus, Polresta Bandara Sita 4,9 Kg Barang Bukti

13 Pengedar Ganja Sintetis Diringkus, Polresta Bandara Sita 4,9 Kg Barang Bukti

Megapolitan
Kronologi Pencurian Bermodus Ganjal Mesin ATM di Tangerang, Pura-pura Bantu Korban untuk Lihat PIN

Kronologi Pencurian Bermodus Ganjal Mesin ATM di Tangerang, Pura-pura Bantu Korban untuk Lihat PIN

Megapolitan
Pria Pengangguran di Bogor Ditangkap, Polisi Sita Ribuan Pil Obat Keras

Pria Pengangguran di Bogor Ditangkap, Polisi Sita Ribuan Pil Obat Keras

Megapolitan
Tempat Parkir Bertarif Tinggi di Jakarta Jadi 11 Titik, Berikut Lokasinya

Tempat Parkir Bertarif Tinggi di Jakarta Jadi 11 Titik, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Lokasi Parkir Tarif Tinggi di Jakarta Jadi 11 Titik, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Kena Rp 7.500 Per Jam

Lokasi Parkir Tarif Tinggi di Jakarta Jadi 11 Titik, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Kena Rp 7.500 Per Jam

Megapolitan
Perbaikan Taman Margasatwa Ragunan Akan Berlangsung Lebih dari 2 Tahun

Perbaikan Taman Margasatwa Ragunan Akan Berlangsung Lebih dari 2 Tahun

Megapolitan
Berkenalan dengan Dua Anggota Baru Taman Margasatwa Ragunan, Tazoo dan Unggul

Berkenalan dengan Dua Anggota Baru Taman Margasatwa Ragunan, Tazoo dan Unggul

Megapolitan
Duloh Ungkap Kronologi Pembunuhan Terhadap Anak Kandung Wowon: Dicekik dan Dibekap

Duloh Ungkap Kronologi Pembunuhan Terhadap Anak Kandung Wowon: Dicekik dan Dibekap

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Dapat Rp 130 Miliar dari Pemprov DKI, Dipakai untuk Mempercantik Kandang

Taman Margasatwa Ragunan Dapat Rp 130 Miliar dari Pemprov DKI, Dipakai untuk Mempercantik Kandang

Megapolitan
Sopir Ikuti Google Maps, Truk Kontainer Tersasar ke Jalan Kecil di Perkampungan Tangerang

Sopir Ikuti Google Maps, Truk Kontainer Tersasar ke Jalan Kecil di Perkampungan Tangerang

Megapolitan
'Sebelum Ditutup Waduk Marunda, Air Suka Meluap ke Sini'

"Sebelum Ditutup Waduk Marunda, Air Suka Meluap ke Sini"

Megapolitan
Menengok Waduk Retensi Marunda, Andalan Warga Cilincing untuk Cegah Banjir

Menengok Waduk Retensi Marunda, Andalan Warga Cilincing untuk Cegah Banjir

Megapolitan
Stigma Nikah di KUA Masih Jelek, Sering Dicap Tak Punya Modal

Stigma Nikah di KUA Masih Jelek, Sering Dicap Tak Punya Modal

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.