Kompas.com - 06/12/2017, 13:12 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Sumarsono hadir di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara workshop underground goverment yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (6/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaDirektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Sumarsono hadir di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara workshop underground goverment yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (6/12/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara lokakarya underground government yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit, Rabu (6/12/2017).

"Saya mewakili Mendagri. Pertanyaan pertama dari Pak Menteri, ini judulnya ngeri banget, Jakarta Underground Government, seperti Jakarta Undercover," ujar Sumarsono.

Jakarta Undercover yang dimaksud Sumarsono merupakan film drama Indonesia yang berdasarkan buku berjudul sama karya Moammar Emka. Buku itu menceritakan tentang dunia malam di Ibu Kota.

Meski demikian, Soni menambahkan, Mendagri sangat mengapresiasi konsep yang ditawarkan PT MRT yang terkandung dalam tema acara hari ini.

"Kami apresiasi undangan Pemprov DKI untuk memilih judul ini karena bisa jadi starting point untuk membicarakan yang selama ini belum banyak peraturannya, ini (konsep underground government) masih dalam ruang yang gelap dari segi pemerintahan," katanya.

Baca juga: Manfaatkan Ruang Bawah Tanah di Jakarta, PT MRT Minta Kepastian Hukum

Ia menambahkan, hal ini berkenaan dengan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota yang hingga saat ini mekanismenya masih terus berjalan.

"UU DKI belum masuk ini ruang bawah tanah. Jadi, ini kesempatan untuk masukkan. Jadi, di UU pertama ini momentumnya pas kita bahas, simultan," ucapnya.

PT Mass Rapid Transit (MRT) membutuhkan seperangkat aturan untuk mendukung pembangunan yang mereka lakukan di bawah tanah. Saat MRT beroperasi nanti, ruang bawah tanah akan dioptimalkan untuk berbagai macam keperluan stasiun hingga transit oriented development.

"Kami ingin ketika kami masuk ke ranah baru itu ada landasan hukumnya. Kami mau ingatkan semua pihak, kalau mau memaksimalkan ruang bawah tanah itu perlu ada undang-undang yang mengatur," kata Direktur Utama PT MRT William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang membahas soal ruang bawah tanah. Namun, bentuknya baru berupa peraturan gubernur dan peraturan menteri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Megapolitan
Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Megapolitan
Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Pengunjung Dibatasi, Pedagang Pasar Tanah Abang Mengaku Alami Penurunan Omzet

Pengunjung Dibatasi, Pedagang Pasar Tanah Abang Mengaku Alami Penurunan Omzet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X