Mendagri: Ngeri Banget Jakarta Underground Government, seperti...

Kompas.com - 06/12/2017, 13:12 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Sumarsono hadir di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara workshop underground goverment yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (6/12/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaDirektur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Sumarsono hadir di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara workshop underground goverment yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit (MRT), Rabu (6/12/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kota DKI Jakarta dalam acara lokakarya underground government yang diselenggarakan PT Mass Rapid Transit, Rabu (6/12/2017).

"Saya mewakili Mendagri. Pertanyaan pertama dari Pak Menteri, ini judulnya ngeri banget, Jakarta Underground Government, seperti Jakarta Undercover," ujar Sumarsono.

Jakarta Undercover yang dimaksud Sumarsono merupakan film drama Indonesia yang berdasarkan buku berjudul sama karya Moammar Emka. Buku itu menceritakan tentang dunia malam di Ibu Kota.

Meski demikian, Soni menambahkan, Mendagri sangat mengapresiasi konsep yang ditawarkan PT MRT yang terkandung dalam tema acara hari ini.

"Kami apresiasi undangan Pemprov DKI untuk memilih judul ini karena bisa jadi starting point untuk membicarakan yang selama ini belum banyak peraturannya, ini (konsep underground government) masih dalam ruang yang gelap dari segi pemerintahan," katanya.

Baca juga: Manfaatkan Ruang Bawah Tanah di Jakarta, PT MRT Minta Kepastian Hukum

Ia menambahkan, hal ini berkenaan dengan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota yang hingga saat ini mekanismenya masih terus berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"UU DKI belum masuk ini ruang bawah tanah. Jadi, ini kesempatan untuk masukkan. Jadi, di UU pertama ini momentumnya pas kita bahas, simultan," ucapnya.

PT Mass Rapid Transit (MRT) membutuhkan seperangkat aturan untuk mendukung pembangunan yang mereka lakukan di bawah tanah. Saat MRT beroperasi nanti, ruang bawah tanah akan dioptimalkan untuk berbagai macam keperluan stasiun hingga transit oriented development.

"Kami ingin ketika kami masuk ke ranah baru itu ada landasan hukumnya. Kami mau ingatkan semua pihak, kalau mau memaksimalkan ruang bawah tanah itu perlu ada undang-undang yang mengatur," kata Direktur Utama PT MRT William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang membahas soal ruang bawah tanah. Namun, bentuknya baru berupa peraturan gubernur dan peraturan menteri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X