Masukan dari Sri Mulyani untuk Pemerintahan Anies-Sandi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dalam sambutannya, mantan pejabat World Bank ini memberikan sejumlah masukan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Ia menyoroti 267 program Anies dan Sandi yang dijabarkan menjadi lebih dari 6.000 kegiatan. Menurut wanita yang kerap disapa Ani ini, jumlah program tersebut cukup banyak.

"Tentu semuanya menjadi sangat tersebar, menjadi sulit dari sisi tracking-nya, melihatnya, dan juga sisi kinerja yang akan diperoleh dari berbagai macam kegiatan yang banyak," katanya.

Dari sejumlah program tersebut, Ani memberikan sejumlah masukan. Tidak hanya itu, Ani juga memberikan sejumlah kritiknya untuk kebijakan yang telah dibuat para pemimpin baru Jakarta tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani Harap OK OCE Selaras dengan PKH Pemerintah Pusat

Program OK OCE

Ani berharap, program OK OCE yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta bisa sejalan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan pemerintah pusat.

PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan yang diberikan pemerintah pusat.

Ia berharap, dengan sasaran yang tepat, warga Jakarta punya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.

"Oleh karena itu, PKH dan OK OCE bisa disinkronkan sehingga mereka bisa betul-betul memiliki sesuatu yang mengentaskan kemiskinan yang sifatnya sustainable (berkelanjutan)," ujarnya.

Kompas.com/Sherly Puspita Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Sri Mulyani berharap program OK OCE dapat menjadi solusi bagi masalah pengangguran yang tergolong tinggi di Jakarta.

Ia juga mengatakan, program ini sedianya tidak hanya menciptakan pengusaha baru, tetapi juga membuat masyarakat yang telah memiliki usaha menjadi punya kesadaran membayar pajak.

Sebab, jika tujuan program tersebut hanya untuk menciptakan pengusaha baru, kata dia, pemerintah pusat pun telah memiliki banyak program bantuan permodalan untuk pelaku usaha kecil menengah.

Rumah DP 0 Persen

Ani menyebut, sebelum program rumah murah dengan DP 0 persen diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah pusat telah memiliki konsep penyediaan rumah murah untuk warga tak mampu.

Ia mengatakan, program hunian murah pemerintah pusat tersebut kini masih mengalami sejumlah kendala. Ia menyampaikan, permasalahan yang menjadi kendala dalam program ini antara lain penetapan lokasi, segmentasi, dan target pembangunan.

Menurut Ani, masalah utamanya adalah bagaimana menyediakan perumahan, terutama bagi mereka yang masih tinggal di hunian kumuh.

"Sehingga bisa mentransformasi ibu kota negara menjadi kota yang betul-betul baik bagi masyarakatnya sendiri," katanya.

Ia berpendapat, program DP 0 rupiah atau program hunian murah lainnya akan disebut berhasil jika masyarakat yang tinggal di dalamnya merasa kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Opini WTP

Ani mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI sangat signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan DKI menjadi gambaran umum untuk daerah lain.

"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Tantangan Sri Mulyani soal WTP, Sandi Janji Kerja Lebih Keras 

Kemudian, Ani menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membuat Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK. Kementerian Keuangan meraih lima kali opini WTP dari BPK.

"Jadi, tolong Pak Sandi sama Pak Anies kalau bisa kalahin saya dong," ujar Ani.

Menanggapi tantangan ini, Sandi yang merupakan koordinator dalam proses meraih opini WTP DKI berjanji bekerja lebih keras.

Dana Perjalanan Dinas

Ani mengingatkan Pemprov DKI terkait pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD DKI, salah satunya mengenai besarnya biaya perjalanan dinas yang masuk dalam anggaran tersebut. Ia menilai, anggaran perjalanan dinas Pemprov DKI cukup besar jika dibandingkan dengan standar perjalanan dinas secara nasional.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480.000 per orang per hari," ujarnya.

Ia mengatakan, hal-hal semacam ini harus diperhatikan mengingat besaran anggaran tersebut lebih dari 36 persen total APBD DKI.

Baca juga: Sri Mulyani Singgung Biaya Perjalanan Dinas DKI yang 3 Kali Lipat Standar Nasional

Kendati demikian, ia tidak mempersoalkan besarnya anggaran tersebut karena kebutuhan perjalanan dinas karyawan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain.

Hanya saja, Sri Mulyani meminta agar besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut diiringi dengan kualitas pelayanan masyarakat yang baik.

"Saya juga meminta anggarannya dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money. Saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya, tetapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengaitkan tujuan tadi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," katanya.