Sandiaga Akan Buat Survei Efektivitas Penataan Tanah Abang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya akan membuat survei menguji efektivitas penataan Tanah Abang.

"Saya mau dalami lagi dengan survei. Oleh karena itu, kami mau launching survei minggu depan yang akan menguji efektivitas kebijakan ini," Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Hal ini disampaikan Sandiaga setelah menyaksikan video yang dibuat Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) DKI Jakarta. Video itu berisi kondisi kawasan Tanah Abang setelah ditata. Dalam video tersebut ditampilkan testimoni tiga pengunjung Tanah Abang yang mengaku puas dengan penataan tersebut.

Namun, lanjutnya, pendapat tiga orang itu tidak merepresentasikan pengunjung Tanah Abang. 

Baca juga: Sandiaga: Kami Minta Bantuan Ombudsman yang Hits Banget untuk Pantau Tanah Abang

"Kalau kita lihat, itu yang saya sebut sebagai anekdot. Kita wawancara orang, dan selalu saya bilang, apakah ini representatif atau tidak? Tiga-tiganya (berkomentar) positif," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan, penataan Tanah Abang juga dilakukan untuk mengubah perilaku warga dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum. Dengan demikian, Sandiaga ingin mengetahui pendapat pengguna kereta rel listrik (KRL) serta angkutan umum setelah penataan Tanah Abang dilakukan.

MAULANA MAHARDHIKA Aktivitas jual beli di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB.

Baca juga: Wali Kota Jakpus: Saya Belum Terima Protes dari Orang-orang Tanah Abang

Sandiaga mengatakan, pada 19 Februari 2018, pihaknya akan melaporkan ke publik terkait hasil survei yang dilakukannya tersebut.

"Seperti teman-teman (awak media) yang mengikuti kampanye saya, saya hanya percaya survei yang saya kerjakan sendiri. Kalau survei yang tempat lain, ya saya enggak tahu, ya begitulah, enggak usah diperpanjang," ujar Sandiaga.