Yusril: Masalahnya, Anies-Sandi Terikat Janji Kampanye untuk Batalkan Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 11:48 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra menganggap persoalan sertifikat pulau reklamasi tak hanya dilihat dari persoalan politik, melainkan juga dari sisi hukumnya.

Yusril menilai, permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G, erat kaitannya dengan persoalan politik.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

"Saya enggak tahu apakah seperti itu, tapi kenyataannya kan dia mau membatalkan reklamasi dan kemudian ketika jadi gubernur terbentur banyak hal karena reklamasi ini  sebuah perjanjian yang enggak bisa dibatalkan secara sepihak," ujar dia.

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL, yakni Pemprov DKI.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies soal Penghentian Reklamasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan UU atau peraturan yang sudah ada," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, pada akhir Desember silam, Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan  pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Sampah di Bantargebang Lampaui Kapasitas, Bagaimana Kehidupan Warga di Sana?

Jumlah Sampah di Bantargebang Lampaui Kapasitas, Bagaimana Kehidupan Warga di Sana?

Megapolitan
Empat Kali Beraksi, Begal di Kawasan Bintaro Mengaku Iseng

Empat Kali Beraksi, Begal di Kawasan Bintaro Mengaku Iseng

Megapolitan
Anies Merasa Senang Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Munjul

Anies Merasa Senang Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Munjul

Megapolitan
Sejumlah Bar di Jaksel Masih Membandel, Aparat Beri Denda hingga Puluhan Juta

Sejumlah Bar di Jaksel Masih Membandel, Aparat Beri Denda hingga Puluhan Juta

Megapolitan
Tinjau Vaksinasi, Anies: Positivity Rate Jakarta 0,7 Persen

Tinjau Vaksinasi, Anies: Positivity Rate Jakarta 0,7 Persen

Megapolitan
Gadis 13 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Tangerang, Kasus Dilaporkan Sejak 2020

Gadis 13 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Tangerang, Kasus Dilaporkan Sejak 2020

Megapolitan
Kasus Pria Disekap dan Dianiaya di Duren Sawit Berujung Damai, Polisi: Tak Ada yang Buat Laporan

Kasus Pria Disekap dan Dianiaya di Duren Sawit Berujung Damai, Polisi: Tak Ada yang Buat Laporan

Megapolitan
Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pria Gantung Diri Saat 'Live' TikTok di Rusun

Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pria Gantung Diri Saat "Live" TikTok di Rusun

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Margonda Depok, 2 Mobil Ringsek Tertimpa Panel Bangunan

Hujan Deras dan Angin Kencang di Margonda Depok, 2 Mobil Ringsek Tertimpa Panel Bangunan

Megapolitan
Kejaksaan Cabut Banding Vonis Eks Dirut Garuda Terkait Penyelundupan Harley dan Brompton

Kejaksaan Cabut Banding Vonis Eks Dirut Garuda Terkait Penyelundupan Harley dan Brompton

Megapolitan
Polisi: Pelaku Rentetan Aksi Begal di Bintaro Semuanya di Bawah Umur

Polisi: Pelaku Rentetan Aksi Begal di Bintaro Semuanya di Bawah Umur

Megapolitan
Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng Idap Gangguan Kejiwaan

Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng Idap Gangguan Kejiwaan

Megapolitan
Polisi: Ada Kemungkinan Tersangka Lain pada Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Polisi: Ada Kemungkinan Tersangka Lain pada Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
4 Begal Motor di Kalideres Ditangkap, Polisi: Awalnya Mau Tawuran tapi Tak Dapat Lawan

4 Begal Motor di Kalideres Ditangkap, Polisi: Awalnya Mau Tawuran tapi Tak Dapat Lawan

Megapolitan
Aksi Begal Terjadi 3 Hari Berturut-turut di Bintaro, 4 Pelaku Dibekuk Polisi

Aksi Begal Terjadi 3 Hari Berturut-turut di Bintaro, 4 Pelaku Dibekuk Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.