Yusril: Masalahnya, Anies-Sandi Terikat Janji Kampanye untuk Batalkan Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 11:48 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra menganggap persoalan sertifikat pulau reklamasi tak hanya dilihat dari persoalan politik, melainkan juga dari sisi hukumnya.

Yusril menilai, permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G, erat kaitannya dengan persoalan politik.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

"Saya enggak tahu apakah seperti itu, tapi kenyataannya kan dia mau membatalkan reklamasi dan kemudian ketika jadi gubernur terbentur banyak hal karena reklamasi ini  sebuah perjanjian yang enggak bisa dibatalkan secara sepihak," ujar dia.

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL, yakni Pemprov DKI.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies soal Penghentian Reklamasi

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan UU atau peraturan yang sudah ada," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, pada akhir Desember silam, Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan  pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Remaja Bercanda Transaksi Narkoba Usai Shalat Id, Dibawa ke Kantor Polisi

Tiga Remaja Bercanda Transaksi Narkoba Usai Shalat Id, Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Anies Siapkan Dua Lapis Screening Saat Arus Balik

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Anies Siapkan Dua Lapis Screening Saat Arus Balik

Megapolitan
Jakarta Catat 632 Kasus Baru Covid-19, 30 Pasien Meninggal dalam Sehari

Jakarta Catat 632 Kasus Baru Covid-19, 30 Pasien Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Update: 53 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Update: 53 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Kedua Lebaran, Hampir 23.000 Orang Kunjungi TMII

Hari Kedua Lebaran, Hampir 23.000 Orang Kunjungi TMII

Megapolitan
Penyekatan Kendaraan Keluar Jakata Berakhir Malam Ini, Tol Layang MBZ Pun Kembali Dibuka

Penyekatan Kendaraan Keluar Jakata Berakhir Malam Ini, Tol Layang MBZ Pun Kembali Dibuka

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Megapolitan
Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Megapolitan
Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Megapolitan
Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Megapolitan
Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Banyak yang Tak Pakai Masker di TPU Sawangan, Peziarah: Kayak Gak Takut Covid-19

Megapolitan
Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Petugas Cegat Warga yang Gunakan Ambulans untuk Jalan-jalan

Megapolitan
Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Pengunjung Membeludak, Pintu Timur Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Pengguna KRL Naik Selama Libur Lebaran, KCI Tambah 6 Jadwal Perjalanan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X