Yusril: Masalahnya, Anies-Sandi Terikat Janji Kampanye untuk Batalkan Reklamasi

Kompas.com - 13/01/2018, 11:48 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra menganggap persoalan sertifikat pulau reklamasi tak hanya dilihat dari persoalan politik, melainkan juga dari sisi hukumnya.

Yusril menilai, permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G, erat kaitannya dengan persoalan politik.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Baca juga: Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

"Saya enggak tahu apakah seperti itu, tapi kenyataannya kan dia mau membatalkan reklamasi dan kemudian ketika jadi gubernur terbentur banyak hal karena reklamasi ini  sebuah perjanjian yang enggak bisa dibatalkan secara sepihak," ujar dia.

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL, yakni Pemprov DKI.

Baca juga: Kadung Janji Gubernur Anies soal Penghentian Reklamasi

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan UU atau peraturan yang sudah ada," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, pada akhir Desember silam, Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Baca juga: Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan  pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Megapolitan
Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Megapolitan
Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Megapolitan
Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Megapolitan
Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Megapolitan
Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

Megapolitan
Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Megapolitan
Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Megapolitan
Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Megapolitan
Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Megapolitan
7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X