Ombudsman: Penataan PKL Tanah Abang Bisa Menjadi "Bom Waktu"

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala memantau kondisi Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).  Satu sisi ruas jalan itu saat ini telah dijadikan sebagai lapak pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemprov DKI.

Kedatangan Adrianus beserta sejumlah anggota Ombudsman lainnya untuk memonitoring penataan dan penertiban PKL, yang dianggap sebagian pihak telah menabrak sejumlah aturan. Didampingi sejumlah anggota kepolisian, Adrianus mengelilingi tenda-tenda PKL.

Seorang pedagang yang ditanyainya mengatakan bahwa ia merasa senang telah diberikan tempat untuk berjualan di Jalan Jatibaru.

"Di sini darurat atau alternatif? Oke enggak?" tanya Adrianus.

"Ini bukan darurat, tapi alternatif untuk pedagang kecil dan insya Allah oke. Saya suka dan kalau bisa diteruskan," kata pedagang tersebut.

Adrianus kemudian berjalan ke tenda PKL lainnya. Di sana dia berbincang dengan dua perempuan yang sedang memilih pakaian. Adrianus bertanya alasan mereka lebih memilih membeli pakaian di lokasi tersebut dibanding di kios yang berada di dalam blok.

"Kan, di dalam juga banyak kenapa beli di sini?" tanya Adrianus.

"Mau pulang, jadi pas tempatnya," ujar pembeli tersebut.

Adrianus kemudian bertanya kepada penjual lainnya dengan sejumlah pertanyaan serupa.

Usai mengelilingi lapak PKL, Adrianus mengatakan, terdapat situasi yang telah membuat penjual dan pembeli merasa nyaman menempati lapak tersebut. Pembeli merasa untung karena bisa membeli barang yang dia butuhkan lebih dekat, pedagang juga merasa untung karena lebih banyak pembeli.

Baca juga: Sandiaga Sebut Protes Penataan Tanah Abang Hanya di Media Sosial

Menurut Adrianus, meski hubungan secara sosiologis kebijakan yang diambil positif, dari sisi aturan kebijakan yang diambil Pemprov DKI bertabrakan. Kebijakan itu, misalnya, menabrak Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Kondisi nyaman yang dirasakan para pedagang bisa menjadi "bom waktu" yang bisa merugikan Pemprov DKI. Para pedagang bisa saja melawan bila suatu saat ada aturan baru yang mengharuskan para pedagang pindah dari lokasi itu.

"Ini kan masalahnya sudah muncul ekspektasi dan harapan besar dari pedagang untuk bertahan di sini. Bayangkan suatu ketika pemda ngusir. Saya kira akan ada perlawanan," ujar Adrianus.

"Kalau memang ada beberapa opsi, kenapa mereka memberikan pendekatan ini yang menimbulkan bom waktu," lanjut Adrianus.

Gubernur DKI Jakart Anies Baswedan menutup satu sisi Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang dan menjadikannya sebagai lapak PKL. Hal itu telah dilakukan sejak awal Januari. Pemprov DKI juga menyediakan 360 tenda untuk PKL berdagang di jalan itu.