JAKARTA, KOMPAS.com - Camat Gambir Fauzi menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penginputan data untuk realisasi program "Jakarta Satu" yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Kecamatan Gambir.
Kecamatan Gambir ditunjuk oleh Pemprov DKI menjadi wilayah percontohan program tersebut.
"Saat ini masih input data dan masih berjalan dengan baik. Kemudian kami akan melakukan langkah-langkah percepatan," ujar Fauzi kepada Kompas.com di Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).
Fauzi menjelaskan, sejumlah data yang akan dimasukkan di antaranya objek pajak seperti restoran, bangunan, pertanahan yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta seluruh pelayanan administrasi lainnya.
Baca juga : Pemprov DKI Integrasikan Data Melalui Jakarta Satu
Adapun program ini akan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Nantinya masyarakat bisa mengakses seluruh data pemerintah yang ingin mereka ketahui.
Fauzi mengatakan, saat ini data hanya dipegang oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Baca juga : Tekad Gubernur Anies Wujudkan Jakarta Satu...
"Misalnya program yang dilakukan Suku Dinas Kebersihan (Lingkungan Hidup), saya sebagai warga saya harus ke Dinas Kebersihan. Program apa yang ingin dikerjakan untuk jalan saya harus ke Bina Marga. Jadi enggak perlu lagi seperti itu nanti semua menjadi satu," kata Fauzi.
Program "Jakarta Satu" ini, lanjut Fauzi, juga akan meminimalisir tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Kecamatan Gambir.
Dengan data yang sudah terintegrasi artinya secara mudah data tersebut dapat dilihat.
Baca juga : Tekad Gubernur Anies Wujudkan Jakarta Satu...
"Kalau pungli terjadi artinya kan ada pelanggaran. Dengan open data jadi jaring orang akan (korupsi). Walaupun saat ini kami bersyukur masih bagus," ujar Fauzi.
Namun Fauzi belum mengetahui visual program "Jakarta Satu" tersebut seperti apa. Apakah menayangkan seluruh data melalui sebuah layar elektronik berukuran besar, atau menyediakan komputer yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.
Program "Jakarta Satu" merupakan program yang dirancang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta dengan konsep pengintegrasian data.
Data-data yang terintegrasi ini nantinya akan menjadi database yang dapat menjadi acuan Pemprov DKI Jakarta menjalankan berbagai kebijakan.
Baca juga : Bambang Widjojanto: Selamat Datang Perubahan...
Produk dari program ini adalah sebuah peta secara visual yang berisi berbagai informasi detail mengenai aset DKI, sumber penerimaan pajak di lingkungan DKI hingga pengerjaan proyek yang akan menjadi sumber pendapatan daerah.
Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk mengontrol dan memantau proses penerimaan daerah dari pajak dan retribusi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.