"Diatur rute lebih baik. Selama ini petugas tantib juga masuk ke pemukiman melarang becak beroperasi, becak kami disita. Jangan seperti itu lagi," ujar Abdul.
Abdul berharap rute untuk becak mencakup area pemukiman, tidak hanya dibatasi sebagai moda transportasi di wilayah wisata saja.
Kontrak politik
Sandiaga mengatakan, kebijakan penataan becak terdapat dalam kontrak politik pemerintahannya bersama Gubernur Anies.
Oleh karena itu, dia bersama Anies merasa bertanggungjawab untuk merealisasikannya pada pemerintahannya saat ini.
"Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya yang juga harus kami tunaikan. Jadi, kami buat dalam satu kontinuitas, satu kesinambungan," tutur Sandiaga.
Baca juga: Anies: Kita Lihat Becak dengan Memori Dulu padahal Kita Hidup di 2018
Pada kesempatan lain, Anies juga membenarkan kalau keinginannya menghadirkan kembali becak di Jakarta merupakan upayanya memenuhi kontrak politik yang pernah ia tandatangani.
"Jadi, janji itu adalah sesuatu yang ketika dibuat sudah dengan pertimbangan. Kami ketika menandatangani (kontrak politik) itu melihat mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak bisa," ujarnya.
Baca juga: Anies Yakin Kebijakan Becak Akan seperti DP 0 Rupiah, Ini Maksudnya...
Anies mengacu organisasi Sebaja (Serikat Becak Jakarta) yang memiliki 1.000 anggota. Tukang becak itu banyak tersebar di kawasan Jakarta Utara seperti di Teluk Gong, Tanah Pasir, Jelambar, Pejagalan, Muara Baru, Pademangan, Koja, dan lainnya.
"Faktanya mereka ada, dan selama ini mereka kejar-kejaran. Kasihan hanya jadi korban," katanya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
