Walikota Bekasi Resmikan Kampung Berwarna di Kalibaru

BEKASI, KOMPAS.com - Walikota Bekasi Rahmat Effendi meresmikan proyek percontohan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) atau Kampung Berwarna di Kampung Rawabambu, Kalibaru, Bekasi Kamis (8/2/2018).

Program yang sudah di perkenalkan tahun 2016 itu bertujuan untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh dengan meningkatkan kualitas hidup warga perkampungan di Bekasi.

Sebanyak empat RT, yakni 001, 002, 003, 004 di RW 008 Kalibaru dibuat proyek percontohan Kotaku dengan pembenahan seperti pembenahan saluran pembuangan air, paving jalan, dan pewarnaan gang menjadi berwarna-warni.

"Saya berharap warga yang sudah merasakan perubahan di wilayahnya ke depannya akan menumbuhkan karakter budaya bersama-sama menjaga kondisi saat ini. Agar kualitas hidup lebih baik, dan maju," ucap Rahmat.

Baca juga : Kampung Warna-warni Lenteng Agung, Upaya Menyalurkan Kreativitas Remaja

Kalibaru merupakan salah satu dari empat wilayah yang mendapatkan perhatian untuk program Kotaku di 2017 selain Harapan Mulya, Marga Mulya, dan Marga Hayu. Kalibaru sendiri mendapatkan dana Rp 350 juta untuk pengerjaan pembangunan kampung dari total dana sekitar Rp 1,7 miliar dari program Kotaku di 2017.

"Dari pemerintah daerah sendiri juga telah menggelontorkan dana Rp 750 juta per kelurahan untuk program P3BK (Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas)," tambah Rahmat.

Kordinator Kotaku Kota Bekasi Nanang Suroso mengungkapkan tahun ini akan menambah satu wilayah lain yakni Kayuringin. Dana bantuan dari Kementrian PUPR akan bertambah selain dana dari pemerintah kota dan CSR.

"Tahun ini Kalibaru akan mendapatkan Rp 1,65 miliar. Di wilayah lain juga akan bertambah seperti Harapan Mulya Rp 1 miliar, Marga Mulya Rp 500 juta, Marga Hayu Rp 1,65 miliar dan Kayu Ringin Rp 500 juta," ucap Nanang

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Dadang Ginanjar juga mengharapkan program itu dapat ikut mengurangi jumlah kawasan kumuh di Kota Bekasi. Data tahun 2015, di Kota Bekasi terdapat 43,3 hektar kawasan kumuh yang membutuhkan perhatian.

"Ke depannya kami harapkan seluruh kawasan pemukiman kumuh lepas dari indikator persoalan. Ada tujuh antara lain masalah rumah tidak layak huni, akses sanitasi, akses jaringan jalan, drainase lingkungan, masalah air minum, persampahan dan pencegahan bahaya kebakaran," kata Dadang pada waktu yang sama.