Bertemu Amin Subekti, Mantan Direktur PLN yang Dipilih Anies-Sandiaga Jadi Ketua TGUPP

Amin menjelaskan apa saja tugas yang akan dan sedang dijalankan. 

Baca juga: M Taufik: Jangan Berdebat soal Gaji TGUPP, Kita Tunggu Kerjanya

"TGUPP ini, kan, bukan perangkat daerah, tetapi advicer (penasihat) Gubernur dan Wagub, tetapi kami ini tidak menggantikan posisi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujar Amin.

Kata Amin, salah satu tugas TGUPP adalah menyerap aspirasi masyarakat.

Kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi agar sesuai program yang dikerjakan SKPD DKI. 

Baca juga: Anggaran TGUPP Gunakan APBD, Anggota DPRD DKI Minta Dilibatkan

TGUPP juga bisa menjadi penghubung antara Anies-Sandiaga dan jajaran SKPD.

Artinya, TGUPP bisa membantu menerjemahkan apa yang ingin dikerjakan Anies-Sandiaga kepada SKPD.

Begitu pula sebaliknya, SKPD bisa mengetahui lebih detail kebijakan seperti apa yang dimaksud Anies dan Sandiaga.

"Dalam satu kata, tugas kami adalah sebagai katalis," ujarnya.

Baca juga: Ketua TGUPP Digaji Rp 51,5 Juta Per Bulan dan Dapat Mobil Dinas

"Di situ melibatkan komunikasi top down, kadang-kadang yang dikatakan gubernur apa, SKPD mau mengetahui lebih jauh apa. Seperti halnya SKPD mungkin punya concern yang ingin disampaikan ke Pak Gubernur, tetapi tidak bisa sewaktu-waktu. Kami bisa jadi katalis untuk komunikasi yang baik," tambahnya. 

Anggota TGUPP lain, Totok Amin mengatakan, kerja TGUPP seperti memeriksa leher botol.

Terkadang ada saluran yang mampet yang harus dibereskan agar aliran lancar.

"Kalau enggak ada salurannya, bikin salurannya," ujar Totok.

Baca juga: Anies Angkat Bambang Widjojanto Jadi Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi

Sebab, Anies dan Sandiaga tidak mungkin menangani segalanya seorang diri.

Sementara proses yang ada di SKPD seringkali panjang.

Berbeda dengan TGUPP bidang lain, tim percepatan pembangunan ini memiliki cakupan masalah yang lebih luas.

Baca juga: Anies Umumkan 5 Anggota TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi

Mereka tidak hanya fokus membahas masalah korupsi atau regulasi seperti di TGUPP bidang lain.

Amin mengatakan, timnya bisa membahas segala kebijakan. Mulai dari program prioritas rumah DP 0 rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan lain-lain.