Menanti Naturalisasi Sungai ala Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan penataan 13 sungai di Jakarta berupa normalisasi berubah menjadi naturalisasi di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Konsep ini, kata Sandiaga, diilhami model penataan yang dilakukan Babe Idin, pencetus Sangga Buana di Hutan Kota Pesanggrahan.

Sungai yang melintas di sana dijaga tetap alami dengan bambu dan beronjong sebagai penahan. Babe Idin tak setuju dengan pembetonan yang menurut dia mematikan ekosistem sungai.

Sandiaga memastikan, konsep naturalisasi ini yang akan diterapkan ke depannya.

"Bagaimana caranya kearifan lokal, bagaimana sungai menjadi suatu lifestyle baru, suatu gaya hidup baru bahwa semua kehidupan, kan, bermula dari air," kata Sandiaga di Hutan Kota Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/3/2018).

Sandiaga mengatakan akan tetap ada betonisasi daerah aliran sungai (DAS). Namun, ia akan mengupayakan tidak semua DAS dibeton. Sandiaga klaim usulan itu sudah disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Ketua Bamus Betawi Zainuddin MH alias Haji Oding yang juga anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

"Bahwa ada yang memang dinaturalisasi, ada yang bisa dinormalisasi. Kami lihat mana yang cocok. Kalau daerah sini siap (naturalisasi). Tempatnya sangat landai, diberonjong, saya lihat unsur di sini dengan beronjongnya menjadi lebih hidup," kata Sandiaga.

Normalisasi kurangi banjir

Sandiaga tidak menjawab secara jelas apakah konsep naturalisasi yang diinginkannya bakal disetujui pemerintah pusat. Pemerintah pusat selama ini menjalankan program normalisasi atau pembetonan sungai.

Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan, program normalisasi yang diminta pemerintah pusat tetap dilanjutkan.

"Kalau enggak dilanjutkan, kami enggak anggarkan dong. Saya sampaikan, yang namanya program normalisasi yang merupakan program strategis nasional, itu berlanjut," kata Teguh.

Normalisasi telah dilakukan di Sungai Ciliwung. Proyek normalisasi itu dimulai pada kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Banjir besar 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI melebarkan dan membeton sungai tersebut.

Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.

Baca juga: DKI Pastikan Normalisasi Sungai dan Relokasi Warga Bantaran ke Rusun

Hingga 2018, titik yang baru dikerjakan adalah Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidaracina, dan Cawang Pulo.

Selain Ciliwung, Kali Sunter dan Kali Pesanggrahan juga turut dinormalisasi. Sayangnya, pekerjaannya tak dianggarkan tahun ini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lantaran DKI tak melanjutkan pembebasan lahan.

Jika ingin melanjutkan, Anies harus bersurat kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Anies sendiri sebenarnya telah dipanggil Presiden Joko Widodo dan diminta melanjutkan normalisasi.

Menurut Teguh, program normalisasi sebenarnya berhasil mengurangi banjir secara efektif.

"Waktu Katulampa (ketinggian) 240 (cm) sampai pukul 09.00 pagi. Kok ada yang terdampak? Itu yang belum dirnomaliasi, Rawajati, Kalibata, Kramatjati," kata Teguh.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih tetap akan membebaskan lahan di area-area yang masuk trase pelebaran sungai. Pembebasan lahan ini, kata Teguh, selalu jadi pekerjaan rumah terbesar pihaknya.

"Kami ada anggarannya, kok, tahun ini, Rp 1,3 trilium. Rp 800 miliar untuk normalisasi sungai, Rp 500 miliar untuk waduk," kata Teguh.

Soal lamanya pembebasan lahan, Teguh mengatakan, pihaknya harus berhati-hati.