DKI Pastikan Normalisasi Sungai dan Relokasi Warga Bantaran ke Rusun

Kompas.com - 09/02/2018, 12:57 WIB
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com  Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan memastikan Pemprov DKI akan melakukan normalisasi sungai tahun ini.

Normalisasi itu membutuhkan pembebasan lahan.

Teguh memastikan Pemprov DKI akan merelokasi warga yang tidak memiliki sertifikat tanah ke rumah susun dan memberikan ganti rugi untuk warga yang memiliki sertifikat.

Baca juga: Kata Pengamat, baik Normalisasi maupun Naturalisasi Berisiko Gusur Warga

"Proses normalisasi, naturalisasi, artinya bukan menggusur, merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Naturalisasi dan normalisasi pasti tidak lepas dari itu," ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Teguh menjelaskan, ada tiga sungai yang menjadi prioritas untuk dinormalisasi, yakni Kali Pesanggrahan, Ciliwung, dan Sunter.

Hingga kini, pihaknya masih terus menginventarisasi tanah yang harus dibebaskan, termasuk mendata kepemilikan tanah tersebut.

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

Teguh menyebut kebanyakan warga tidak memiliki sertifikat.

"Dari data yang kami himpun, justru banyak yang enggak punya alas hak dibandingkan yang punya alas hak," katanya.

Saat ditanya rencana pembebasan lahan dan relokasi, Teguh tidak menjelaskan secara spesifik. Dia hanya menyebut pembebasan lahan akan dilakukan secepatnya.

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi, Beda Anies-Sandiaga Jelaskan Penanggulangan Banjir

Teguh mengakui memerlukan waktu panjang untuk membebaskan lahan.

Hambatan dalam pembebasan lahan antara lain karena ada gugatan warga dan tidak lengkapnya syarat administrasi warga pemilik sertifikat yang tanahnya akan dibebaskan.

"Kami butuh ketelitian terkait kelengkapan administrasi karena uang yang kami berikan kepada warga harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Megapolitan
Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Megapolitan
Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Megapolitan
Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X