DKI Pastikan Normalisasi Sungai dan Relokasi Warga Bantaran ke Rusun

Kompas.com - 09/02/2018, 12:57 WIB
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com  Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan memastikan Pemprov DKI akan melakukan normalisasi sungai tahun ini.

Normalisasi itu membutuhkan pembebasan lahan.

Teguh memastikan Pemprov DKI akan merelokasi warga yang tidak memiliki sertifikat tanah ke rumah susun dan memberikan ganti rugi untuk warga yang memiliki sertifikat.

Baca juga: Kata Pengamat, baik Normalisasi maupun Naturalisasi Berisiko Gusur Warga

"Proses normalisasi, naturalisasi, artinya bukan menggusur, merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Naturalisasi dan normalisasi pasti tidak lepas dari itu," ujar Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Teguh menjelaskan, ada tiga sungai yang menjadi prioritas untuk dinormalisasi, yakni Kali Pesanggrahan, Ciliwung, dan Sunter.

Hingga kini, pihaknya masih terus menginventarisasi tanah yang harus dibebaskan, termasuk mendata kepemilikan tanah tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

Teguh menyebut kebanyakan warga tidak memiliki sertifikat.

"Dari data yang kami himpun, justru banyak yang enggak punya alas hak dibandingkan yang punya alas hak," katanya.

Saat ditanya rencana pembebasan lahan dan relokasi, Teguh tidak menjelaskan secara spesifik. Dia hanya menyebut pembebasan lahan akan dilakukan secepatnya.

Baca juga: Normalisasi dan Naturalisasi, Beda Anies-Sandiaga Jelaskan Penanggulangan Banjir

Teguh mengakui memerlukan waktu panjang untuk membebaskan lahan.

Hambatan dalam pembebasan lahan antara lain karena ada gugatan warga dan tidak lengkapnya syarat administrasi warga pemilik sertifikat yang tanahnya akan dibebaskan.

"Kami butuh ketelitian terkait kelengkapan administrasi karena uang yang kami berikan kepada warga harus dipertanggungjawabkan," katanya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Megapolitan
Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Megapolitan
Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Megapolitan
Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Megapolitan
Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Megapolitan
Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Megapolitan
Anji Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Mapolres Jakarta Barat

Anji Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Mapolres Jakarta Barat

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5.000 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Tergantung di Gardu Listrik Kebayoran Lama

Mayat Pria Tanpa Identitas Tergantung di Gardu Listrik Kebayoran Lama

Megapolitan
Penyelundupan Harley dan Brompton, Eks Bos Garuda Indonesia Ari Askhara Divonis Senin Ini

Penyelundupan Harley dan Brompton, Eks Bos Garuda Indonesia Ari Askhara Divonis Senin Ini

Megapolitan
Anies: Kita Sedang Berhadapan Varian Baru Covid-19 yang Efek Sebarnya Lebih Luas

Anies: Kita Sedang Berhadapan Varian Baru Covid-19 yang Efek Sebarnya Lebih Luas

Megapolitan
Covid-19 Jakarta Melonjak, Anies Minta Perkantoran Perketat WFH 50 Persen

Covid-19 Jakarta Melonjak, Anies Minta Perkantoran Perketat WFH 50 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X