"Bangkai" Truk Sampah Ditumpuk Begitu Saja di Kantor Sudin LH Jakbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menjadi tempat penampungan kendaraan pengangkut sampah tua yang tak lagi dipakai.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Jumat (23/3/2018), halaman parkir kantor tersebut dipenuhi truk sampah yang terlihat tua. Beberapa bagiannya berkarat dan keropos. Truk sampah itu ditumpuk begitu saja di halaman parkir.

"Kan ini pada numpuk begini makan lahan kita. Apalagi buat markir dan kalau ada tamu kan enggak enak dilihat," kata Kepala Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Tuty Ernawati kepada Kompas.com di lokasi, pada Jumat.

Ia bercerita, dulunya mobil-mobil tak terpakai tersebut diletakkan berbaris di halaman parkir. Hingga akhirnya, pihak Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat bersiasat untuk meletakkannya secara bertumpuk.

Baca juga : Tak Punya Pul, 30 Truk Angkut Sampah Parkir di Kolong Tol Kalijodo

Ada 30 kendaraan diparkir di halaman belakang yang terdiri dari 20 truk sampah dan 10 sepeda motor petugas kebersihan yang ditutupi terpal. Ada pula mobil tangki air yang diparkir di atas tumpukan.

Kondisi kendaraan-kendaraan tersebut berbeda-beda. Ada yang sudah tak memiliki ban, kaca pecah, bodi penyok, jok mobil reyot dan lainnya.

KOMPAS.com/ RIMA WAHYUNINGRUM Armada kebersihan tua menumpuk di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat pada Jumat (23/3/2018).

"Itu truk sudah saya usulin untuk dihapus. Sudah saya bikin surat tapi prosesnya terhambat di provinsi, DKI," kata Edy.

Menurut Edy, selain 30 kendaraan rusak di kantornya itu, masih ada 70 lainnya yang tak terpakai.

"Ini belum seberapa, sisanya kita sebar di asrama-asrama kita. Ada di Cengkareng dan Kalideres juga," katanya.

Baca juga : Truk Sampah di Kolong Tol Kalijodo, Sudin LH Jakbar Mengaku Kesulitan Lahan Parkir

Edy mengatakan, pihaknya telah melaporkan kepada Badan Pengelola Keungan Daerah (BPKD) agar kendaraan tersebut segera ditarik tapi belum mendapat respons.

"Saya sudah bersurat sejak 2017. Tapi dari BPKD belum ada kejelasan. Itu kan aset jadi harus saya laporkan," katanya.