Kompas.com - 02/04/2018, 18:56 WIB
Rapat paripurna mengenai raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/4/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna mengenai raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah usulan ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam rapat penyampaian pendapat Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Salah satu usulan ini berkaitan penguatan unsur legislatif di DKI Jakarta.

"Dengan tidak adanya DPRD tingkat 2 (kota/kabupaten), jumlah anggota DPRD DKI Jakarta harus ditingkatkan dari semula 125 menjadi 140," kata anggota Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies Perhatikan Laporan Ombudsman soal Tanah Abang

Menurut dia, tidak adanya DPRD kota/kabupaten kebiri hak demokrasi karena tidak adanya wakil rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat kota/kabupaten.

Fraksi itu mengusulkan dewan kota harus berasal dari partai politik alih-alih terbuka untuk umum.

"Karena sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki basis konstituen yang menuntut aspirasinya disalurkan melalui partai politik yang dipilihnya," ujar Taufiqurrahman.

Baca juga: Anies-Sandi Diminta Tak Alergi dengan Istilah Kebijakan Pemerintah Terdahulu

Selain itu, penambahan kursi juga diusulkan khusus untuk mewakili Kepulauan Seribu, cukup dengan satu kursi.

Untuk menguatkan perwakilan di tingkat kota, Fraksi Demokrat-PAN juga mengusulkan agar ada bantuan keuangan untuk partai politik di tingkat kota.

"Partai politik di tingkat kota/kabupaten perlu mendapatkan bantuan keuangan setiap tahunnya berdasarkan jumlah perolehan suara yang besarnya paling sedikit 75 persen dari bantuan keuangan partai politik di tingkat provinsi," katanya. 

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Tagih Anies-Sandi Hentikan Swastanisasi Air

Fraksi Demokrat-PAN yang berjumlah 12 orang ini juga meminta agar ada hak protokol dan keuangan yang lebih dari yang didapat saat ini.

Mereka menyebut pendapatan PNS DKI lebih tinggi dibanding daerah lain, tetapi pendapatan dewannya sama dengan daerah lain.

"Untuk anggota DPRD DKI Jakarta masih sama dengan provinsi lain, bahkan cenderung di bawah provinsi lainnya, padahal tugas dan peran DPRD DKI Jakarta menjangkau sampai tingkat paling depan yaitu RT dan RW, sedangkan provinsi lain tugas itu dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota," ujarnya. 

Kompas TV Pihak pengelola juga diminta tidak hanya fokus mengejar proyek selesai tapi juga memperhatikan kualitas material.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Megapolitan
5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.