Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Minta Tambahan Kursi hingga Tunjangan

Kompas.com - 02/04/2018, 18:56 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah usulan ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam rapat penyampaian pendapat Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Salah satu usulan ini berkaitan penguatan unsur legislatif di DKI Jakarta.

"Dengan tidak adanya DPRD tingkat 2 (kota/kabupaten), jumlah anggota DPRD DKI Jakarta harus ditingkatkan dari semula 125 menjadi 140," kata anggota Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies Perhatikan Laporan Ombudsman soal Tanah Abang

Menurut dia, tidak adanya DPRD kota/kabupaten kebiri hak demokrasi karena tidak adanya wakil rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan di tingkat kota/kabupaten.

Fraksi itu mengusulkan dewan kota harus berasal dari partai politik alih-alih terbuka untuk umum.

"Karena sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki basis konstituen yang menuntut aspirasinya disalurkan melalui partai politik yang dipilihnya," ujar Taufiqurrahman.

Baca juga: Anies-Sandi Diminta Tak Alergi dengan Istilah Kebijakan Pemerintah Terdahulu

Selain itu, penambahan kursi juga diusulkan khusus untuk mewakili Kepulauan Seribu, cukup dengan satu kursi.

Untuk menguatkan perwakilan di tingkat kota, Fraksi Demokrat-PAN juga mengusulkan agar ada bantuan keuangan untuk partai politik di tingkat kota.

"Partai politik di tingkat kota/kabupaten perlu mendapatkan bantuan keuangan setiap tahunnya berdasarkan jumlah perolehan suara yang besarnya paling sedikit 75 persen dari bantuan keuangan partai politik di tingkat provinsi," katanya. 

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Tagih Anies-Sandi Hentikan Swastanisasi Air

Fraksi Demokrat-PAN yang berjumlah 12 orang ini juga meminta agar ada hak protokol dan keuangan yang lebih dari yang didapat saat ini.

Mereka menyebut pendapatan PNS DKI lebih tinggi dibanding daerah lain, tetapi pendapatan dewannya sama dengan daerah lain.

"Untuk anggota DPRD DKI Jakarta masih sama dengan provinsi lain, bahkan cenderung di bawah provinsi lainnya, padahal tugas dan peran DPRD DKI Jakarta menjangkau sampai tingkat paling depan yaitu RT dan RW, sedangkan provinsi lain tugas itu dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota," ujarnya. 

Kompas TV Pihak pengelola juga diminta tidak hanya fokus mengejar proyek selesai tapi juga memperhatikan kualitas material.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Megapolitan
Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi 'Online' Boleh Angkut Penumpang

Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi "Online" Boleh Angkut Penumpang

Megapolitan
Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Megapolitan
Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Megapolitan
Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com