Kompas.com - 09/04/2018, 16:40 WIB
Aktivis Ratna Sarumpaet mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait kejadian penderekan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAAktivis Ratna Sarumpaet mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait kejadian penderekan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Ratna Sarumpaet meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memahami kejadian penderekan mobilnya oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut dia, komentar Sandiaga malah membuat ramai.

"Dalam asumsi beliau, menganggap terus-menerus bahwa saya salah. Menurut saya, kalau enggak tahu persoalan, jangan berkomentar, ini justru yang bikin jadi ramai," ujar Ratna saat jumpa pers di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Pernyataan Ratna tersebut merujuk pada pernyataan Sandiaga yang menginginkan ada mediasi antara Ratna dan Dishub.

Ratna mengatakan memiliki hak melakukan somasi terhadap Dishub. Menurut dia, jika Sandiaga berniat baik menyelesaikan persoalan, harusnya dia yang memfasilitasi mediasi Ratna dan Dishub, bukan malah menyuruh Ratna mendatangi Dishub karena Ratna bersalah.

Baca juga: Larangan Parkir Tak Harus Ada Rambu, Sandiaga Bilang Ratna Sarumpaet Melanggar

"Menurut saya, tugasnya Pak Sandi sebagai wagub memediasi kami, ngundang kami untuk duduk, ini siapa yang salah. Jadi, jangan suruh saya berantem lagi dengan Dishub, dong," ujar Ratna.

"Mereka punya kewajiban entah menelepon saya atau memanggil saya. 'Coba aku pengin tahu duduk persoalannya seperti apa, kenapa Bu Ratna masih somasi, padahal kemarin Dinas katakan Bu Ratna salah.' Mereka kan punya kewajiban," ujar Ratna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap Ratna mengurungkan niatnya menyomasi Dishub. Sandiaga meminta Ratna mengutamakan jalur mediasi ketimbang menempuh jalur hukum.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Saya Baru Tahu Tak Ada Rambu, tetapi Tak Boleh Parkir

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga UnoKompas.com/Akhdi Martin Pratama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno
Sandiaga mengatakan, Dishub menderek mobil Ratna untuk menegakkan peraturan. Sebab, mobil Ratna parkir di bahu jalan.

Sandiaga mengaku kenal dekat dengan Ratna. Atas dasar itu, dia menyarankan penyelesaian permasalahan ini ditempuh melalui jalur mediasi.

"Saya mengimbau kalau bisa ada mediasi dan tercapai diskursus yang justru memberikan pemahaman, sosialisasi terhadap peraturan daerah ini kepada kalangan masyarakat DKI," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Senin.

Baca juga: Tak Setuju Rencana Somasi, Sandiaga Ingin Ratna Sarumpaet Mediasi dengan Dishub

Salah satu isi somasi Ratna meminta agar petugas Dishub yang menderek mobilnya meminta maaf jika yang melakukannya bukan petugas dari seksi penegakan hukum.

Ratna juga minta agar Dishub melakukan inventarisasi masalah lalu lintas, khususnya marka jalan, agar memberikan kepastian hukum bagi warga Jakarta.

Kompas TV Urusan penderekan mobil yang dialami aktivis Ratna Sarumpaet pekan lalu berbuntut panjang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Jakarta Catat Penambahan 103 Kasus Covid-19

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 Oktober: Tambah 4 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Masih Bisa Pakai Tes Antigen sebagai Syarat Terbang

Megapolitan
Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Kembali Dibuka, Tempat Bermain Anak TangCity Mal Mulai Dikunjungi

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Pengunjung Supermarket-Pasar Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Pemkot Bogor Siapkan 68 Motor Sampah untuk Angkut Sampah di Wilayah yang Sulit Dijangkau Truk

Megapolitan
Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Kota Bogor Hadapi Cuaca Ekstrem, Bima Arya Minta Jajarannya Siaga

Megapolitan
Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Pengelola Catat Ada 15.000 Pengunjung pada Hari Pertama Anak Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka pada Sabtu, 23 Oktober

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Pasar yang Jual Non-kebutuhan Sehari-hari Jadi 75 Persen

Megapolitan
Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Tempat Bermain Anak dan Tempat Hiburan di Mal di Jakarta Boleh Beroperasi Selama PPKM Level 2

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Gym Naik Jadi Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Aturan PPKM Level 2, Kantor Non-esensial di Jakarta Bisa Terapkan WFO Maksimal 50 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

PPKM Level 2 Jakarta, Jumlah Jemaah Tempat Ibadah Maksimal 75 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Aturan PPKM Level 2 di Jakarta, Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Bioskop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.