Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet Sebut Dishub Harusnya Tak Langsung Derek

Kompas.com - 09/04/2018, 19:24 WIB
Kuasa hukum aktivis Ratna Sarumpaet, Samuel Lengkey mengatakan, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak seharusnya menderek mobil milik Ratna. Samuel menjelaskan, dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perparkiran, petugas terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik mobil untuk memindahkan kendaraannya, Senin (9/4/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKuasa hukum aktivis Ratna Sarumpaet, Samuel Lengkey mengatakan, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak seharusnya menderek mobil milik Ratna. Samuel menjelaskan, dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perparkiran, petugas terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik mobil untuk memindahkan kendaraannya, Senin (9/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum aktivis Ratna Sarumpaet, Samuel Lengkey mengatakan, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak seharusnya menderek mobil kliennya.

Samuel mengatakan, sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran, petugas seharusnya terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik mobil untuk memindahkan kendaraannya.  

Jika dalam jangka waktu 15 menit mobil tidak dipindahkan, maka petugas berhak memindahkan mobil tersebut.

Saat itu, kata Samuel, kliennya berada di dalam mobil. Petugas menurutnya memiliki kesempatan untuk memberitahukan Ratna agar memindahkan mobilnya, bukannya malah langsung melakukan penderekan.

"Posisi Kak Ratna ada di dalam mobil, kemudian dia diderek. Nah, posisi Kak Ratna berhenti, bukan pakir (karena dia ada di mobil). Sementara mobil yang wajib diderek adalah posisi parkir," kata Samuel saat konfrensi pers di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Baca juga : Disomasi Ratna Sarumpaet, Begini Tanggapan Kepala Dinas Perhubungan...

Dia juga mempertanyakan status petugas Dishub DKI yang menderek mobil Ratna. Samuel mengatakan, merujuk pada Pergub 270 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dishub DKI Jakarta, penderekan hanya bisa dilakukan oleh seksi penegakan hukum.

"Yang boleh melakukan tidak boleh petugas Dishub (sembarangan), harus seksi penegakan hukum. Tidak semua Dishub boleh ambil mobil," ujar Samuel.

Baca juga : Ratna Sarumpaet Minta Sandiaga Tak Banyak Komentar soal Penderekan

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menderek mobil Ratna karena dianggap melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Namun, Ratna menilai tidak melanggar aturan tersebut karena tidak ada rambu lalu lintas yang terpasang di kawasan itu.

Ratna kemudian menelepon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, telepon Ratna diangkat staf Anies. Adapun staf tersebut menjanjikan untuk mengurus masalah penderekan mobil Ratna.

Baca juga : Ratna Sarumpaet: Emangnya Enggak Boleh Rakyat Menelepon Gubernurnya?

Beberapa jam kemudian, mobil Ratna diantarkan oleh petugas Dishub DKI yang sebelumnya menderek mobil. Namun, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko membantah petugasnya memulangkan mobil Ratna.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turap Longsor di Ciracas Belum Diperbaiki, Lurah Pastikan Masih Aman untuk Warga

Turap Longsor di Ciracas Belum Diperbaiki, Lurah Pastikan Masih Aman untuk Warga

Megapolitan
Ditinggalkan Pemiliknya dengan Kunci Tersangkut, Motor di Pondok Kopi Jadi Sasaran Tiga Maling

Ditinggalkan Pemiliknya dengan Kunci Tersangkut, Motor di Pondok Kopi Jadi Sasaran Tiga Maling

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

UPDATE 22 Oktober: Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.011, Paling Banyak di Periuk

Megapolitan
Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Terungkapnya Si Pembuang Kantong Sampah di Kalimalang, Menyerahkan Diri Setelah Video Viral

Megapolitan
Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Selain Pemilik yang Kabur dari Ambulans, Tujuh Terapis Panti Pijat Wijaya Juga Positif Covid-19

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

[UPDATE] Grafik Covid-19 22 Oktober: Masih Ada 1.345 Pasien yang Dirawat dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Guyur Jakarta Pagi ini dan Bodebek Sore Nanti

Megapolitan
Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Wagub DKI: Di Seluruh Dunia, Pompa Diandalkan Hadapi Banjir

Megapolitan
4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

4 Kiat Pesepeda di Jakarta agar Tak Dijambret

Megapolitan
Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Ini 5 Masukan Risma kepada Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Pembuang Sampah ke Kalimalang Mengaku Buang Sisa Makanan Pesta Ulang Tahun Anaknya

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Pemprov DKI Belum Bahas Soal UMP 2021

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19  di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 44 Kasus Positif, 169 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Tak Tahan Punya Uang Pas-pasan, Residivis di Bekasi Ini Nekat Jualan Sabu

Megapolitan
Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Menristek/BRIN Pastikan Kompleks Batan Indah Sudah Bebas dari Paparan Zat Radioaktif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X