Kompas.com - 16/04/2018, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait kasus reklamasi yang tengah ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Sudah, sudah semua (pemeriksaan Luhut dan Susi)," ujar Direktur Kriminal Khusus Kombes Adi Deriyan Jayamarta di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

Pemeriksaan Luhut dan Susi dilaksanakan sekitar sebulan yang lalu dan tidak dilakukan di Mapolda Metro Jaya.

Baca juga: Konsumen Pulau Reklamasi Cabut Gugatan terhadap Gubernur Anies

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar PanjaitanKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
"Penyidik yang datang (kepada Luhut dan Susi) karena kami menyesuaikan kesibukan beliau," katanya. 

Ia melanjutkan, Luhut diperiksa terkait diterbitkannya surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Reklamasi itu, kan, sifatnya umum ya, kami mau menilai nilai jual obyek pajak (NJOP), kan, kami lihat dulu berkaitan dengan reklamasi. Ada kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan ada beberapa poin yang masih ditanya, itu yang mau kami tanyakan. Ada banyak item yang ditanyakan sehingga itu dimoratoriumkan," ujarnya. 

Baca juga: Soal Reklamasi yang Dianggap Tidak Ada di RPJMD...

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).
Setelah mendapatkan keterangan Luhut dan Susi, polisi kembali memeriksa pihak pengembang.

"Kemudian dari pihak pengembang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jadi temuan itu," ujar Adi. 

Polisi tengah menyelidiki dugaan korupsi NJOP Pulau C dan D, yang merupakan pulau hasil reklamasi.

Baca juga: Polisi Periksa Ahok Terkait Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Selain Luhut dan Susi, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil juga sudah diperiksa pada Februari 2018.

Baca juga: Periksa Ahok, Polisi Belum Temukan Dugaan Maladministrasi Reklamasi

Sofyan dicecar sejumlah pertanyaan terkait penerbitan Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi.

Kompas TV Amien Rais mengkritik sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk soal reklamasi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Lengkapi Izin Penjualan Miras, Holywings Diperbolehkan Beroperasi Kembali

Setelah Lengkapi Izin Penjualan Miras, Holywings Diperbolehkan Beroperasi Kembali

Megapolitan
Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

Megapolitan
Mahasiswa Akan Gelar Aksi yang Lebih Besar di Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

Mahasiswa Akan Gelar Aksi yang Lebih Besar di Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan

Megapolitan
Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Seorang Pria Kena Begal di Tapos Depok, Ponsel dan Motornya Raib

Megapolitan
Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Tandon Air Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said Jebol, 2 Pemotor dan Pekerja Jadi Korban

Megapolitan
Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Saksi Sebut Ada Batu Besar pada Mayat Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Penggantian Nama Jalan Jakarta Dinilai Bisa Ganggu Perkantoran hingga Ojek Online

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Pemkot Jaktim Ajukan Konsep Revitalisasi Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong ke Anies

Megapolitan
Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Lokasi Layanan Penggantian Alamat pada KTP hingga KK Pasca Perubahan 22 Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Holywings di Bekasi Tak Beroperasi Usai Kontroversi Promosi Minuman Beralkohol Bernada Penistaan Agama

Megapolitan
Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan 'Marketplace'

Soal Kasus Migor Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan "Marketplace"

Megapolitan
Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Megapolitan
Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Megapolitan
Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.