Polisi Sudah Periksa Luhut dan Susi Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 16/04/2018, 18:09 WIB
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi DeriyanKompas.com/Akhdi Martin Pratama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan

JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi telah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait kasus reklamasi yang tengah ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Sudah, sudah semua (pemeriksaan Luhut dan Susi)," ujar Direktur Kriminal Khusus Kombes Adi Deriyan Jayamarta di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (16/4/2018).

Pemeriksaan Luhut dan Susi dilaksanakan sekitar sebulan yang lalu dan tidak dilakukan di Mapolda Metro Jaya.

Baca juga: Konsumen Pulau Reklamasi Cabut Gugatan terhadap Gubernur Anies

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar PanjaitanKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
"Penyidik yang datang (kepada Luhut dan Susi) karena kami menyesuaikan kesibukan beliau," katanya. 

Ia melanjutkan, Luhut diperiksa terkait diterbitkannya surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Reklamasi itu, kan, sifatnya umum ya, kami mau menilai nilai jual obyek pajak (NJOP), kan, kami lihat dulu berkaitan dengan reklamasi. Ada kajian Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan ada beberapa poin yang masih ditanya, itu yang mau kami tanyakan. Ada banyak item yang ditanyakan sehingga itu dimoratoriumkan," ujarnya. 

Baca juga: Soal Reklamasi yang Dianggap Tidak Ada di RPJMD...

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menghadiri Beautyfest Asia 2018 di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).
Setelah mendapatkan keterangan Luhut dan Susi, polisi kembali memeriksa pihak pengembang.

"Kemudian dari pihak pengembang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jadi temuan itu," ujar Adi. 

Polisi tengah menyelidiki dugaan korupsi NJOP Pulau C dan D, yang merupakan pulau hasil reklamasi.

Baca juga: Polisi Periksa Ahok Terkait Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Selain Luhut dan Susi, Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil juga sudah diperiksa pada Februari 2018.

Baca juga: Periksa Ahok, Polisi Belum Temukan Dugaan Maladministrasi Reklamasi

Sofyan dicecar sejumlah pertanyaan terkait penerbitan Hak Penggunaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pulau reklamasi.

Kompas TV Amien Rais mengkritik sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk soal reklamasi.

 


Terkini Lainnya

Trump Kesal Tak Dapat Ucapan Terima Kasih Terkait Pemakaman McCain

Trump Kesal Tak Dapat Ucapan Terima Kasih Terkait Pemakaman McCain

Internasional
Berburu Spot Foto 'Instagramable' di Jakarta? Cek Tempat-tempat Ini...

Berburu Spot Foto "Instagramable" di Jakarta? Cek Tempat-tempat Ini...

Megapolitan
160 Peserta Ikuti Kejuaraan 'Surfing' di Kota Padang

160 Peserta Ikuti Kejuaraan "Surfing" di Kota Padang

Regional
Jaksa: Pemberian Uang ke Eni Tak Mungkin Tanpa Keikutsertaan Idrus Marham

Jaksa: Pemberian Uang ke Eni Tak Mungkin Tanpa Keikutsertaan Idrus Marham

Nasional
Anggota Litbang BPN: Hasil Survei Litbang Kompas Serupa Hasil Survei Internal 4 Bulan Lalu

Anggota Litbang BPN: Hasil Survei Litbang Kompas Serupa Hasil Survei Internal 4 Bulan Lalu

Nasional
Joko Driyono Kembali Mangkir Pemeriksaan Kasus Pengaturan Skor

Joko Driyono Kembali Mangkir Pemeriksaan Kasus Pengaturan Skor

Megapolitan
Elektabilitas Ranking Tiga, Golkar Harus Kerja Keras di Tengah Kasus Korupsi

Elektabilitas Ranking Tiga, Golkar Harus Kerja Keras di Tengah Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Amankan Benih Lobster Senilai Rp 46,1 Miliar yang Hendak Diselundupkan ke Singapura

TNI AL Amankan Benih Lobster Senilai Rp 46,1 Miliar yang Hendak Diselundupkan ke Singapura

Regional
PDI-P Ingin Golkar dan PKB Kalahkan Gerindra dalam Pileg, Ini Alasannya

PDI-P Ingin Golkar dan PKB Kalahkan Gerindra dalam Pileg, Ini Alasannya

Nasional
Di Balik Kemewahan Pemakaman Bos Mafia New York yang Tewas Ditembak

Di Balik Kemewahan Pemakaman Bos Mafia New York yang Tewas Ditembak

Internasional
Bayi Perempuan Ditemukan di Halaman Belakang Rumah Warga di Bekasi

Bayi Perempuan Ditemukan di Halaman Belakang Rumah Warga di Bekasi

Megapolitan
Siapa Partai Paling Tunduk dengan Pilihan Capres Cawapresnya?

Siapa Partai Paling Tunduk dengan Pilihan Capres Cawapresnya?

Nasional
Elektabilitas Tertinggi, PDI-P Jadikan Ini Modal untuk Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Elektabilitas Tertinggi, PDI-P Jadikan Ini Modal untuk Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Kasus PLTU Riau, Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasus PLTU Riau, Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara

Nasional
Caleg Grindra Ini Diduga Langgar Aturan karena Belum Mengundurkan Diri dari Kades Klagen

Caleg Grindra Ini Diduga Langgar Aturan karena Belum Mengundurkan Diri dari Kades Klagen

Regional

Close Ads X