Pemprov DKI Tak Bisa Hapuskan Pajak di Tiket Asian Games

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memastikan apakah tiket Asian Games 2018 akan bebas pajak atau tidak.

"Kami sekarang berupaya untuk melihat solusinya karena berdasarkan Perda, kami hanya bisa memberikan maksimum (potongan) 50 persen," kata Sandiaga usai rapat membahas Asian Games di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (17/5/2018).

Sandiaga mengatakan, panitia Asian Games, yaitu INASGOC, meminta agar pajak tiket bisa dibebaskan sepenuhnya. Ia berjanji akan mencari cara untuk menyelesaikannya.

"Kami lagi mencarikan jalannya agar beban untuk pajak tiket yang dimohonkan oleh INASGOC itu bisa dicarikan solusinya," ujar Sandiaga.

Baca juga: Jakarta Diminta Bebaskan Pajak Tiket Asian Games

Ketua Inasgoc Erick Thohir telah meminta Pemprov DKI Jakarta membebaskan pajak tiket Asian Games. Hingga saat ini, hanya DKI Jakarta yang belum memutuskan kebijakan tentang tiket.

"Rekan ticketing kami masih menunggu. Alhamdulillah kalau di Palembang kemarin (tiket), billboard, Pak Alex Noerdin (Gubernur Palembang) sudah memutuskan langsung, di situ semua bebas (pajak). Jawa Barat juga sudah memutuskan tinggal Pak Wagub DKI (Sandiaga Uno) seperti apa," kata Erick kepada Sandiaga pada 6 April lalu.

Kepala Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta (BPRD) Edi Sumantri menjelaskan, pihaknya terkendala peraturan daerah yang menetapkan tak ada keringanan pajak kecuali untuk dua pertimbangan.

"Perda menyampaikan yang dapat dibebaskan itu karena asas keadilan atau asas resiprositas. Asas keadilan untuk golongan ekonomi menengah," kata Edi.

Dalam aturan yang sama juga dijelaskan, gubernur punya kewenagan mengurangi pajak hingga 50 persen dari pokok pajak jika kegiatan yang dimaksud adalah untuk kepentingan daerah.