"NJOP Naik, untuk Properti Bagus, Penerimaan Pajak Juga Meningkat"

Kompas.com - 15/07/2018, 23:52 WIB
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Edy Junaedi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno usai peluncuran aplikasi JakEVO di Balai Kota, Senin (7/5/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Edy Junaedi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno usai peluncuran aplikasi JakEVO di Balai Kota, Senin (7/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Edy Junaedi mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) Bumi dan Bangunan akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan menggairahkan bisnis properti.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp 38,125 triliun.

"Untuk buat properti malah bagus dong, NJOP naik berarti harga juga dan transaksinya akan naik. Berarti nanti BPHTB naik, penerimaan pajak dari situ akan meningkat juga," ujar Edy saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: Anies: Kenaikan NJOP Tahun Ini Belum Apa-apa Dibanding Kenaikan yang Dulu


Edy mengatakan, kenaikan NJOP akan mempengaruhi nilai jual properti di sejumlah wilayah di Jakarta. Sektor properti diprediksi akan tumbuh pesat di Jakarta Timur. Hal itu disebabkan lahan di wilayah tersebut yang relatif lebih luas.

"Kalau forecasting itu di Jakarta Timur paling tinggi (properti)," ujar Edy.

Pada pertengahan tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan hingga mencapai 19,54 persen di enam wilayah di Jakarta.

Baca juga: NJOP DKI Naik, Anies Nilai Rumah DP 0 Rupiah Solusinya

Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 yang telah diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya meningkatkan NJOP karena perubahan fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur.

"Untuk objek-objek PBB yang memiliki kenaikan di atas rata-rata pada umumnya dipengaruhi oleh misalnya adanya perubahan fisik lingkungan lahan dan tanah kampung menjadi perumahan real estate," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Megapolitan
Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Megapolitan
Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Megapolitan
Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Megapolitan
Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Megapolitan
Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Megapolitan
Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Megapolitan
Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Megapolitan
Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Megapolitan
KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

Megapolitan
Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Megapolitan
Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X