KJP Plus hingga Rotasi Jabatan, Ini 8 Kritik Fraksi PDI-P untuk Anies-Sandiaga

Kompas.com - 16/07/2018, 22:43 WIB

Jessi Carina,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Jessi Carina

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Rapat paripurna DPRD DKI atas jawaban Gubernur DKI terhadap pemandangan fraksi DPRD atas nota keuangan dan RAPBD 2016, di gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).(KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak (tengah), didampingi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kiri) dan Wakil Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritik sejumlah program milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Sekretaris Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo mengatakan, setidaknya ada 8 kritik dari fraksinya untuk Anies-Sandiaga.

Kebijakan pertama adalah penataan kawasan Tanah Abang.

"Dengan difasilitasinya PKL oleh Anies-Sandi untuk berjualan di tengah jalan dengan menutup jalan sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan untuk warga lain," ujar Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).

Rio mengatakan, kebijakan itu juga telah melanggar undang-undang. Padahal, menurut dia, seharusnya Anies dan Sandiaga jadi contoh yang baik.

Kebijakan kedua yang dikritisi adalah soal rumah DP 0.

Sampai saat ini, skema pembiayaannya dinilai tidak jelas. Selain itu, rumah tersebut juga hanya bisa dijangkau warga minimal kelas menengah.

"Di mana penghasilannya Rp 7 juta per bulan, sementara UMP di Jakarta masih di angka Rp 3,6 juta per bulan. Lalu untuk siapa rumah lapis itu dibangun?" kata Rio.

Kritikan ketiga adalah terhadap program OK Otrip yang masih jauh dari target. Targetnya program itu bisa diikuti lebih kurang 2.000 angkutan umum.

Menurut dia, pada kenyataannya baru 123 angkutan yang bergabung.

Alsadad Rudi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak (tengah), didampingi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi (kiri) dan Wakil Sekretaris Fraksi Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD, Rabu (15/4/2015)

"Itu artinya tanda-tanda kegagalan. Artinya program itu tidak menarik bagi pengusaha angkutan," ujar Rio.

Program keempat adalah OK OCE yang ternyata tidak menyediakan bantuan permodalan.

Kelima, Fraksi PDI-P juga mengkritisi KJP Plus yang menurut mereka minus.

"Banyak pengaduan rekening diblokir tanpa sebab maupun fasilitas makanan tambahan seperti telur dan daging dengan kualitas buruk," ucapnya.

Kritikan keenam adalah soal janji tidak ada penggusuran.