Bocah Penderita Tumor Mata Tetap Ditolak Batik Air meski Pegang Surat Layak Terbang

Kompas.com - 11/08/2018, 16:04 WIB
Proses bagasi Batik Air di terminal baru Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (19/7/2018). KOMPAS.COM / MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIAProses bagasi Batik Air di terminal baru Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (19/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yuni, relawan yang mendampingi bocah penderita tumor mata, Piki Ananda, mempertanyakan sikap manajemen Batik Air yang tidak memedulikan rekomendasi medis yang diberikan dokter Balai Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Jumat (10/8/2018).

Berdasarkan surat rekomendasi medis dokter, Piki layak terbang. Ia juga menyampaikan, Piki memeriksakan kondisi kesehatannya ke balai kesehatan itu atas saran petugas Batik Air.

"Makanya saya pertanyakan, kenapa sudah ada surat karantina, kami enggak boleh terbang," ujar Yuni saat ditemui Kompas.com di Jakarta Pusat, Jumat malam.

Baca juga: Bocah Penderita Tumor Mata Diizinkan Naik Lion Air, tapi Ditolak Batik Air

Yuni mengatakan, ia telah memberikan surat rekomendasi itu ke petugas Batik Air. Namun, petugas tetap tidak mengizinkan Piki untuk terbang.

Surat rekomendasi medis tersebut juga diambil dari tangan Yuni tanpa alasan yang jelas. Yuni berusaha memintanya, tetapi petugas enggan memberikan.

Yuni juga berusaha meminta surat pernyataan dari petugas Batik Air bahwa anak usaha Lion Air itu menolak Piki untuk terbang. Namun, permintaan itu tidak juga disanggupi.

"Harusnya ada toleransi sedikit, jangan mereka main suka-suka turunin. Saya minta bahwasannya anak ini ditolak, tetapi enggak dikasih," ujar Yuni.

Terkait kejadian itu, Corporate Communication Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengakui, petugasnya telah meminta agar Piki diperiksa di balai kesehatan bandara.

Baca juga: Ibu dan Anak Diturunkan dari Pesawat, Ini Penjelasan Batik Air

Petugas juga telah menerima surat kelaikan terbang dari dokter yang memeriksa Piki. Namun, karena mempertimbangkan kenyamanan penumpang lainnya, Batik Air tetap tidak bisa mengizinkan Piki untuk ikut penerbangan itu.

"Batik Air menjelaskan, berdasarkan pertimbangan faktor kenyamanan penerbangan, maka tidak bisa memberangkatkan kembali pada penerbangan berikutnya," ujar Danang melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Megapolitan
Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Megapolitan
Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Megapolitan
Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X