Rapat RW Ada Pendamping dan Uang Transpor, Bappeda Klaim Serapan Bakal Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merekrut pendamping untuk rapat RW dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Pendamping itu bakal diberikan uang transpor Rp 150.000 per hari.

Plt Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagiyo mengklaim, pendamping bisa meningkatkan serapan anggaran.

"Latar belakangnya dulu waktu musrenbang tahun 2018 itu, di 17 kelurahan percontohan kami berikan pendampingan supaya hasilnya lebih optimal," kata Subagiyo, di kantornya, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Kini Ada Uang Transpor untuk Rapat RW di DKI

Kelurahan percontohan itu yakni Cikini, Gunung Sahari Selatan, Tugu Utara, Penjaringan, Kelapa Dua, Kembangan Utara, Guntur, Bintaro, Kalibata, Pondok Kelapa, Kramat Jati, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.

Subagiyo memaparkan, pada 2018, ada 1.535 usulan yang berhasil diserap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dari 2.164 usulan di 17 kelurahan itu.

Serapan sebesar 70,93 persen ini dianggap lebih efektif dari tahun sebelumnya yang tanpa pendamping.

Di tahun 2017 yang tak ada pendamping, hanya 810 dari 1.770 yang diakomodasi atau 25,76 persen.

"Mengingat efektivitas pelaksanaan pendampingan tersebut, pada pelaksanaan musrenbang tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020 akan dilaksanakan pendampingan pada 267 kelurahan," ujar Subagiyo.

Baca juga: Pendamping Rapat RW yang Terima Uang Transpor Akan Bantu Input Usulan

Di tiap kelurahan, rencananya akan dikerahkan lima pendamping. Adapun pendamping yang dimaksud adalah warga setempat yang diberikan pelatihan e-musrenbang dari Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Kabupaten (Subanpeko/Subanpekab).

Subagiyo mengatakan, pihaknya akan menyusun mekanisme pendamping dan uang transpor ini. Rencananya, anggaran untuk uang transpor pendamping akan dianggarkan di APBD Perubahan.

Pendamping bakal mulai bekerja akhir 2018 untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2020.