Anggota DPRD Heran Pemprov DKI Lebih Percaya BUMD daripada SKPD untuk Lakukan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawaban Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah soal alasan pemberian penyertaan modal daerah (PMD) hampir Rp 11 triliun kepada delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikritik anggota DPRD DKI. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mengatakan, jawaban Saefullah menunjukkan bahwa Pemprov DKI lebih percaya BUMD ketimbang satuan kerja perangkat daerahnya (SKPD) sendiri.

"Menyikapi tadi jawaban Pak Sekda, saya lihat Pak Sekda kayaknya lebih percaya dengan BUMD daripada SKPD ini. Pak Sekda lebih percaya dengan BUMD untuk mengerjakan rumah kebutuhan masyarakat," kata Neneng dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

Neneng tidak setuju dengan hal itu. Dia menilai seharusnya Pemprov DKI memaksimalkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi kebutuhan rumah DP Rp 0.

Baca juga: 8 BUMD Ajukan Suntikan Dana Hampir Rp 11 T

Hal senada disampaikan anggota Banggar lainnya, Pandapotan Sinaga. Dia mempertanyakan apakah ada kajian bahwa BUMD bisa melakukan pembangunan lebih cepat dari SKPD.

Pandapotan berpendapat seharusnya BUMD fokus pada program yang bermanfaat bagi kepentingan bisnis mereka agar untung.

"Pemerintah kan wajib menyediakan fasilitas perumahan ke warganya. Lalu kenapa bukan pemerintah kita yang pegang? Kenapa tidak Dinas Perumahan? Kenapa malah BUMD yang sedianya kita tugaskan untuk cari duit?" ujar dia.

Saefullah sebelumnya mengatakan, suntikan dana untuk BUMD itu bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengajuan PMD senilai hampir Rp 11 triliun untuk delapan BUMD dalam rancangan APBD perubahan 2018 salah satunya untuk penyediaan rumah DP Rp 0. Menurut dia, berkaca pada pembangunan infrastruktur Asian Games, BUMD bisa membangun dengan cepat.

Pemprov DKI berharap BUMD bisa menyediakan rumah DP Rp 0 dengan cepat juga jika diberikan PMD.

"Semangatnya adalah semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Bagaimana proses ini bisa dilakukan percepatan setelah kita lakukan analisa, maka pola PMD akhirnya jatuh menjadi pilihan," ujar Saefullah.

Baca juga: Daftar 8 BUMD DKI yang Ajukan PMD Total Hampir Rp 11 Triliun

Saefullah mengakui, Pemprov DKI Jakarta mulanya mendorong BUMD untuk mandiri. Namun, Pemprov DKI kemudian berkaca pada pembangunan sarana prasarana Asian Games 2018 yang dikerjakan BUMD DKI, seperti pembangunan equestrian, velodrome, dan LRT fase I tahap I.

Menurut Saefullah, pembangunan sarana prasarana itu lebih lancar dibandingkan jika anggaran pembangunannya dimasukan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Karena itu, rapat pimpinan Pemprov DKI akhirnya memutuskan memberi suntikan PMD kepada BUMD untuk membangun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat dengan cepat.

"Ini terkait soal waktu di (anggaran) perubahan yang begitu pendek. Kalau kita taruh di SKPD, ini pasti akan sangat menyulitkan. Di sisi lain, kita ingin kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Saefullah.