"Sudah ditunjuk lokasi di mana kampung susun akan dibangun. Dinas terkait seperti Dinas Perumahan Rakyat juga sudah menunjuk lokasi dan mengusulkan ke Gubernur. Tapi, teknis pengadaan tanah dan data-data kepemilikan tanah itu masih diproses," kata Vera di kantor Sekretariat Ciliwung Merdeka, Jakarta Timur, Selasa (24/7/2018).
Sebelum membangun kampung susun, Pemprov DKI mulanya akan menyiapkan selter untuk warga. Pembangunan selter sudah dianggarkan dalam APBD 2018.
Namun, Pemprov DKI mencoret anggaran selter itu dalam rancangan APBD Perubahan 2018.
Anggaran sebesar Rp 5,98 miliar itu dicoret karena Pemprov DKI Jakarta tak kunjung menemukan lahan.
Baca juga: Gubernur DKI Akan Surati Kemenkeu, Minta Hibah Lahan untuk Bangun Selter Bukit Duri
"Tidak ada lokasi yang memadai dibangun selter, tadinya kan maunya jangan jauh dari situ. Tapi, ternyata tidak ada lokasinya, daripada tidak bisa dilaksanakan dan jadi silpa, lebih baik kami matikan saja," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Siapkan dua alternatif lahan
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dua alternatif lahan untuk membangun selter untuk warga korban gusuran normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, alternatif yang pertama yakni lahan Wisma Ciliwung.
Dia telah meminta Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk mengecek status kepemilikan lahan itu kepada pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan.
Jika tak ada masalah, Pemprov DKI akan menganggarkan dana untuk membeli lahan tersebut.
Sementara itu, alternatif lahan yang kedua yakni menggunakan lahan milik Kementerian Keuangan.
Menurut Saefullah, lahan itu telantar. Gubernur Anies, kata dia, akan menyurati Kementerian Keuangan agar lahan itu dihibahkan ke DKI.
Dua lahan alternatif itu lokasinya tidak jauh dari lokasi gusuran warga Bukit Duri.
Permintaan warga Bukit Duri
Perwakilan warga Bukit Duri yang juga Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi meminta Pemprov DKI membebaskan lahan Wisma Ciliwung. Lahan wisma itu diusulkan untuk jadi lokasi kampung susun sesuai keinginan warga.
Baca juga: Komunitas Ciliwung Merdeka: Penataan Bukit Duri Tak Libatkan Warga