"Kami mengusulkan tetap di Wisma Ciliwung karena kami sudah komunikasi dengan pemilik. Kami yang kenalkan dengan Pemprov DKI," kata Sandyawan, kemarin.
Menurut Sandyawan, wisma itu didirikan di atas lahan milik 27 ahli waris. Namun, Sandyawan memastikan ke-27 pemilik lahan itu sudah siap lahannya dibeli Pemprov DKI Jakarta dengan harga NJOP.
Ia menambahkan, harusnya pembelian itu tak ada kendala. Ia meminta Pemprov DKI segera membeli lahan tersebut.
Sementara untuk selter, warga tetap mengusulkan lahan di RT 005 RW 011 atau di kantor pajak yang terbengkalai milik Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Sandyawan menyebut penataan Bukit Duri lewat program Community Action Plan (CAP) oleh Pemprov DKI tak melibatkan warga. Sandyawan menyebut penataan itu ternyata hanya mempercantik lingkungan.
Konsultan yang memenangkan lelang penyusunan CAP Bukit Duri senilai Rp 438 miliar itu yakni Jakarta Konsultindo. Menurut Sandyawan, Jakarta Konsultindo tidak menyiapkan kampung susun seperti yang diminta warga Bukit Duri.
Ia menyayangkan warga tidak dilibatkan dalam penyusunan CAP tersebut. Menurut dia, CAP dirancang untuk mengembalikan hidup warga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.