Taufik: Bagaimana Dinas SDA Habiskan Rp 59 Miliar 2 Bulan, Memang Jinny Oh Jinny?

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sedang membahas anggaran pembangunan waduk di sistem aliran timur yang ada di Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Sekretaris Dinas SDA DKI Rodia meminta anggaran Rp 59 miliar itu tetap dipertahankan dalam anggaran perubahan 2018.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempertanyakan kemampuan Dinas SDA menyerap anggaran sebesar itu di sisa tahun 2018.

"Bu, waduk mana yang dibangun dengan anggaran Rp 59 miliar itu? Bagaimana cara Ibu menghabiskan Rp 59 miliar dalam waktu dua bulan? Memang bangunnya kayak Jinny Oh Jinny?" kata Taufik dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Sejumlah Rencana Pos Anggaran untuk Orang Meninggal di APBD DKI

Apalagi, pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh Dinas SDA sendiri. Taufik merasa janggal karena biasanya pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga dengan lelang.

Taufik menilai, pembangunan secara swakelola akan memakan waktu lebih lama. Hal ini juga dikritik oleh anggota Banggar lainnya.

Ruslan dari Fraksi Partai Hanura meminta Dinas SDA menjelaskan rencana teknis pembangunan waduk-waduk itu.

"Anggaran sekian miliar ini Ibu kerjakan sendiri tanpa tender. Coba Ibu jelaskan teknis pekerjaannya bagaimana?" kata Ruslan.

Dalam rapat, Rodia mengatakan, Dinas SDA sanggup untuk menyerap anggaran itu.

Namun, hal yang berbeda justru disampaikan oleh jajaran teknisnya yaitu Kepala Bidang Aliran Timur Dinas Sumber Daya Air DKI, Nelson Simanjuntak.

Nelson mengatakan, tahapan pembangunan waduk harus dimulai dengan pembuatan kajian, pembebasan lahan, dan pembuatan Detail Engineering Design (DED). Setelah itu baru bisa dilakukan pembangunan fisik.

Baca juga: Akan Ada Alokasi Uang Transpor untuk Pendamping RW di APBD-P DKI

Untuk pembuatan DED, waktu yang dibutuhkan sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Karena masalah waktu itu, Nelson mengatakan, besar anggaran yang bisa diserap untuk tahun ini kemungkinan sebesar Rp 24 miliar.

Adapun waktu pelaksanaan APBD-P tinggal 2-3 bulan. "Kita di Rp 24 miliar itu yang paling optimistis bisa kita laksanakan," ujar Nelson.

"Ini kontradiktif. Sekdisnya bilang siap, tapi yang di teknisnya bilang enggak," kata Ruslan, menanggapi itu.

Sampai siang ini, belum ada kesepakatan tentang anggaran tersebut. Banggar masih akan membahasnya dalam rapat lanjutan setelah istirahat siang.