Bagaimana Mekanisme Tilang Elektronik ETLE yang Andalkan Rekaman CCTV?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan bukti pelanggaran (tilang) elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) akan diuji coba di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin, Jakarta, pada Oktober mendatang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan, sistem penindakan pelanggar lalu lintas berbasis data elektronik itu akan menggunakan hasil rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) berteknologi canggih sebagai sumber data. Kamera CCTV itu didatangkan dari China.

"Jadi kamera ini dapat langsung menangkap gambar atau meng-capture kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas," ujar Yusuf ketika ditemui di ruangannya, Senin (17/9/2018).

Menurut Yusuf, kamera itu dapat membidik objek hingga jarak 10 meter sepanjang hari.

Baca juga: Oktober, Tilang Elektronik Diuji Coba di Sudirman-Thamrin

Kamera-kamera CCTV itu akan dipasang di persimpangan-persimpangan jalan. Hasil tangkapan gambar akan langsumg terpantau di Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.

"Di TMC nanti akan ada petugas yang menganalisis tangkapan gambar itu dan akan menilai apakah betul terjadi pelanggaran atau tidak. Kalau memang melanggar, pasal apa yang dilanggar," ujar Yusuf.

Selanjutnya, kata Yusuf, petugas akan mengirimkan surat tilang kepada pelanggar melalui Pos. Dalam hal ini Ditlantas Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Pos Indonesia terkait proses pengiriman tilang.

Setelah itu, pelanggar dapat membayar denda tilang melalui bank. Pelanggar akan diberi waktu selama satu minggu untuk melunasi denda pelanggaran tersebut.

"Kalau lewat dari seminggu tidak dibayar juga maka kami akan memblokir STNK pelanggar. Nanti pada saat membayar pajak tidak bisa sebelum tagihan denda tilangnya dilunasi," tuturnya.

Jika pelanggaran kembali dilakukan sebelum denda tilang sebelumnya dibayarkan, tagihannya akan akumulatif.

Baca juga: Pemprov DKI Siap Bantu Polisi Terapkan Tilang Elektronik

"Kalau melanggar terus tapi tidak bayar ya nanti tagihannya semakin besar saat akan membuka blokir STNK," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas jumlah pengadaan CCTV dan detail-detail lain sebelum sistem tilang itu diberlakukan.