Kompas.com - 19/09/2018, 05:41 WIB
Sejumlah kendaraan nekat melintasi jalur bus transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2015). Rencananya dalam waktu dekat semua jalur bus transjakarta akan dipasangi kamera pengawas atau CCTV. Pemasangan itu merupakan bagian dari pelaksanaan tilang elektronik atau e-cross (electronic camera for road safety system). WARTA KOTA / ANGGA BHAGYA NUGRAHASejumlah kendaraan nekat melintasi jalur bus transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2015). Rencananya dalam waktu dekat semua jalur bus transjakarta akan dipasangi kamera pengawas atau CCTV. Pemasangan itu merupakan bagian dari pelaksanaan tilang elektronik atau e-cross (electronic camera for road safety system).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanggapan beragam disampaikan warga terkait tilang elektronik yang rencananya diuji coba di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada Oktober mendatang.

Seorang pegawai swasta, Bowo, menilai bahwa tilang elektronik baik dilakukan guna mengurangi praktik pungutan liar yang terjadi di jalanan.

"Saya sudah dengar, baguslah itu menjaga ketertiban. Karena banyak yang 'bocor-bocor' polisi, pengendaranya juga. Penegakan hukumnya masuk angin," ujar Bowo saat ditemui Kompas.com di Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Akan Diterapkan Oktober 2018, Ini 4 Fakta Tilang Elektronik

Bowo mengatakan, pungutan liar atau suap di jalanan dilakukan karena oknum polisi dan pengendara saling memanfaatkan satu sama lain.

Dengan tilang elektronik, ia berharap tidak akan ada kompromi terkait hal tersebut.

Namun, Bowo belum tahu teknis penilangan dengan sistem tersebut, termasuk jika nantinya pemilik kendaraan merupakan tangan kedua yang belum melakukan balik nama kepemilikan kendaraan.

"Kalau misalnya begitu bagaimana, misalnya nih, saya jual motor, terus yang beli motor saya kena tilang elektronik. Tapi dia belum balik nama. Masak tilangnya ke rumah saya, terus yang bayar saya," ujar Bowo.

Bowo berharap, polisi juga lebih rinci menjelaskan terkait pelanggaran apa saja yang kena tilang agar nantinya masyarakat bisa memahami sistem baru tersebut.

Baca juga: Tilang Elektronik Diharapkan Bisa Hilangkan Budaya Tertib kalau Ada Polisi Saja

Pegawai swasta lainnya, Abas, mengatakan bahwa selain mengurangi pungutan liar, tilang elektronik juga membuat para pelanggar lebih menaati aturan lalu lintas meski tak ada polisi di lokasi.

Namun, Abas menilai, sanksi yang diterapkan jika pelanggar belum membayar denda, dinilainya sangat ringan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Megapolitan
Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Megapolitan
Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang

Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Megapolitan
Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Megapolitan
Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung

Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung

Megapolitan
Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Megapolitan
Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Megapolitan
Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Megapolitan
Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Megapolitan
Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Dirikan 8 Posko di Pasar Tanah Abang Pantau Protokol Kesehatan

Satpol PP Dirikan 8 Posko di Pasar Tanah Abang Pantau Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X