Tanggapan Warga Jakarta soal Tilang Elektronik yang Diuji Coba Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanggapan beragam disampaikan warga terkait tilang elektronik yang rencananya diuji coba di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada Oktober mendatang.

Seorang pegawai swasta, Bowo, menilai bahwa tilang elektronik baik dilakukan guna mengurangi praktik pungutan liar yang terjadi di jalanan.

"Saya sudah dengar, baguslah itu menjaga ketertiban. Karena banyak yang 'bocor-bocor' polisi, pengendaranya juga. Penegakan hukumnya masuk angin," ujar Bowo saat ditemui Kompas.com di Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Akan Diterapkan Oktober 2018, Ini 4 Fakta Tilang Elektronik

Bowo mengatakan, pungutan liar atau suap di jalanan dilakukan karena oknum polisi dan pengendara saling memanfaatkan satu sama lain.

Dengan tilang elektronik, ia berharap tidak akan ada kompromi terkait hal tersebut.

Namun, Bowo belum tahu teknis penilangan dengan sistem tersebut, termasuk jika nantinya pemilik kendaraan merupakan tangan kedua yang belum melakukan balik nama kepemilikan kendaraan.

"Kalau misalnya begitu bagaimana, misalnya nih, saya jual motor, terus yang beli motor saya kena tilang elektronik. Tapi dia belum balik nama. Masak tilangnya ke rumah saya, terus yang bayar saya," ujar Bowo.

Bowo berharap, polisi juga lebih rinci menjelaskan terkait pelanggaran apa saja yang kena tilang agar nantinya masyarakat bisa memahami sistem baru tersebut.

Baca juga: Tilang Elektronik Diharapkan Bisa Hilangkan Budaya Tertib kalau Ada Polisi Saja

Pegawai swasta lainnya, Abas, mengatakan bahwa selain mengurangi pungutan liar, tilang elektronik juga membuat para pelanggar lebih menaati aturan lalu lintas meski tak ada polisi di lokasi.

Namun, Abas menilai, sanksi yang diterapkan jika pelanggar belum membayar denda, dinilainya sangat ringan.

Dalam sistem tilang elektronik, para pelanggar tidak akan bisa memperpanjang STNK jika belum membayar tilang tersebut.

"Saya melihatnya, masalahnya pada saat pribadi pengendaranya, misalnya saya ditilang konsekuensinya saya baca STNK tidak diperpanjang sebelum bayar pajak. Tapi banyak kok yang kendaraan enggak pakai STNK tetapi tetap jalan kok. Jadi efek jeranya kurang," ujar Abas.

Ia juga khawatir jika sistem elektronik tersebut error dan akhirnya merugikan pengendara. "Ada juga kekhawatiran jika error ya," ujar Abas.

Warga lainnya, Kanu, mengatakan bahwa sistem tilang elektronik akan membut wajah Jakarta lebih modern.

Namun, di satu sisi, Kanu menilai, dengan sistem tersebut seperti kegiatan warga terus diawasi oleh pihak kepolisian.

"Kita sih jadi lebih terkekang. kayak dimata-matai. Jadi diawasi enggak bebas," ujar Kanu.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Tilang Elektronik Bisa Kurangi Praktik Damai di Tempat

Kepolisian akan menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic law enforcement (E-TLE) mulai Oktober 2018.

Tilang elektronik akan diuji coba di Jakarta pada Oktober selama satu bulan. Sebagai langkah awal, sistem ini akan diterapkan di Jalan Sudirman hingga Thamrin.

Nantinya, sistem penindakan akan menggunakan hasil rekaman kamera closed circuit television (CCTV/kamera pemantau) berteknologi canggih sebagai sumber data.