Kompas.com - 20/09/2018, 15:31 WIB
Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI. KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELAPolitikus Partai Gerindra Mohamad Taufik datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (20/9/2018). Ia datang untuk memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

JAKARTA, KOMPAS - Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik mengaku akan mempertimbangkan mencabut laporan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.

"Yang saya gugat itu adalah KPU tidak melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI dalam waktu yang ditetapkan."

"Saya pertimbangkan (mencabut laporan) nanti untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan kelancaran pemilu di DKI," ujar Taufik di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (20/9/2018).

Taufik mengatakan, ia akan menunggu terlebih dahulu tentang keputusan pencantuman namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Baca juga: Laporan M Taufik Masih Berlanjut di Bawaslu DKI

Selanjutnya, ia berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait pencabutan laporan yang ia buat di Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan Polda Metro Jaya.

"Kalau keluar ya saya akan pertimbangkan (mencabut laporan) untuk kelancaran pemilu di DKI. Kalau saya gugat terus kemudian tujuh komisioner itu bisa diberhentikan, gimana nih pemilihan di DKI kan bisa enggak jalan tuh nanti," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menanggapi rencana pencabutan laporan, Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengungkapkan, Bawaslu akan terus memproses laporan Taufik.

"Kalau kami Bawaslu DKI, klarifikasi harus tetap jalan sepanjang laporannya itu belum dicabut oleh pelapor," kata Puadi di kantor Bawaslu.

Baca juga: Berbagai Upaya M Taufik Lawan PKPU untuk Bisa Jadi Caleg Lagi

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena dianggap melanggar Pasal 518 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa KPU daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Megapolitan
2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

Megapolitan
UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

Megapolitan
Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Megapolitan
RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.