JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali berharap pihaknya bisa menyerap 90 persen anggaran dari total yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam APBD 2018.
Total alokasi anggaran untuk Pemkot Jakarta Selatan adalah Rp 1,1 triliun.
"Kami berharap sih masih menyentuh angka 90-an (persen)," ujar Marullah saat dihubungi, Rabu (3/10/2018).
Baca juga: Sekda Sebut Rapor Jaksel Jelek Sekali, Ini Penjelasan Wali Kota
Marullah mengaku akan meninjau kembali program-program di Pemkot Jakarta Selatan untuk merealisasikan target tersebut.
Sebab, ada beberapa program yang tidak bisa dikerjakan pada tahun ini, seperti pembangunan kantor camat Mampang Prapatan, kantor lurah Karet, dan kantor lurah Kuningan Timur.
Gagalnya pembangunan tiga kantor pemerintahan itu menyebabkan rapor jelek Pemkot Jakarta Selatan.
Baca juga: Sekda DKI: Pemkot Jakarta Selatan Rapornya Jelek Sekali!
"Setelah ada beberapa yang di-drop, nanti saya akan lihat (review) lagi," kata dia.
Marullah menyampaikan, kantor camat Mampang Prapatan gagal dibangun lantaran lahannya masih bersengketa di pengadilan.
Begitu pula kantor lurah Kuningan Timur dan kantor lurah Karet yang pembangunannya terkendala gagal lelang.
Baca juga: Serapan Anggaran Tahun Ini Dinilai Jadi Pembuktian Pertama Anies sebagai Gubernur
Marullah meminta jajarannya merealisasikan pembangunan tiga kantor pemerintahan itu pada 2019.
"Kalau yang kantor kelurahan, saya sudah minta supaya diajukan (pada 2019), bisa itu dibangun. Saya pastikan bisa," ucap Marullah.
Berdasarkan data di situs web publik.bapedadki.net pada Rabu ini, dari total anggaran Rp 1,1 triliun, Pemkot Jakarta Selatan telah menyerap Rp 737 miliar atau 66,49 persennya.
Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Tim Khusus Pantau Serapan Anggaran
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengevaluasi satu per satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang penyerapannya masih rendah.
Salah satu yang disoroti adalah kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Jakarta Selatan ini rapornya jelek sekali," ujar Saefullah, Selasa.
Baca juga: Banyak SKPD Dipimpin Plt, Ketua DPRD DKI Bilang Bisa Pengaruhi Serapan Anggaran
Sejumlah program di Pemkot Jaksel yang disoroti adalah rehabilitasi dan renovasi bangunan pemerintahan.
Saefullah menyayangkan hal tersebut, sebab ini merupakan kegiatan yang diusulkan sendiri oleh SKPD. Anggaran juga sudah bisa digunakan sejak awal tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.