"Saya tidak mau mendengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, dikasih uang untuk membangun (kantor) lurah dibilang enggak bisa. Iki piye, Pak," kata Prasetio.
Prasetio meminta Saefullah memecat pejabat-pejabat SKPD yang tidak mau diberi anggaran untuk melakukan pembangunan. Sebab, hal itu akan membuat penyerapan APBD DKI rendah.
Baca juga: Revitalisasi 3 JPO di Sudirman Tidak Gunakan APBD DKI
Prasetio lalu menyinggung sikap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dulu sering memecat pegawai dengan kriteria seperti itu.
Ahok kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sebagai terpidana kasus penodaan agama.
"Mungkin bahasa saya yang paling kasar sekarang pecat. Yang doyan mecat orangnya di Mako Brimob sekarang, saya yang gantiin di DPRD, pecat orang itu," ucapnya.
Baca juga: Tiga Bulan Pertama, Penyerapan APBD DKI 2018 Baru 8 Persen
Prasetio mengingatkan DPRD DKI akan selalu mengawasi kinerja Pemprov DKI dalam menggunakan APBD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.