Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Kompas.com - 15/10/2018, 17:58 WIB
Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)
26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)
26-6-2018 KOMPAS/AGUS SUSANTOFoto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-6-2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritik program naturalisasi sungai yang digagas Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Kritikan ini disampaikan berkaitan dengan evaluasi satu tahun pemerintahan Anies di DKI Jakarta.

"Meski Gubernur mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai sebelumnya, namun yang terjadi kemajuan-kemajuan nyata dalam penanganan pembangunannya tidak terasa," kata Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo dalam jumpa pers PDI-P mengenai setahun pemerintahan Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Rio mengatakan, fraksinya paham konsep naturalisasi yang diwacananya itu, yaitu mengatur agar sungai bisa mengelola air dengan baik dengan mempertahankan ekosistem aslinya.


Namun, konsep itu dinilai tidak selaras dengan konsep dari pemerintah pusat. Rio mengatakan konsep normalisasi yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bukan sekadar membeton sungai tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai.

Konsekuensinya adalah Pemprov DKI harus melakukan pembebasan lahan.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, BBWSCC Tunggu Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

"Kini konsep normalisasi Pemprov DKI jadi tak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Rio.

Apalagi, BBWSCC sampai mengembalikan anggaran normalisasi sungai ke APBN karena Pemprov DKI tidak membebaskan lahan. Akibatnya, ada 129 titik di Jakarta yang rawan banjir karena normalisasi tidak dilanjutkan.

Fraksi PDI-P meminta Pemprov DKI untuk tak segan melanjutkan program normalisasi. 

"Sudahlah yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan," ujar dia.

Baca juga: Hati-hati, Ada 180 Titik Rawan Banjir dan Genangan di Jakarta

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

BMKG: Mayoritas Wilayah Jabodetabek Berawan Hari Ini

Megapolitan
Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Keberangkatan KRL Rute Bekasi Ditambah Lagi Setelah Perubahan Jadwal Bikin Penumpang Menumpuk di Stasiun

Megapolitan
Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Tunggak Pajak 4 Tahun, Mobil Bergambar Macan Juga Kelabui Petugas dengan Pelat Nomor Palsu

Megapolitan
Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Sumber Api yang Bakar 4 Lantai di Mal Lokasari Berasal dari Bekas Diskotek Miles

Megapolitan
Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Masih Ada 168 Mobil Mewah Lagi yang Belum Bayar Pajak di Jakarta Utara

Megapolitan
Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Setelah Putri Ma'ruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Megapolitan
Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Kesadaran PNS Jakarta Timur Dinilai Masih Kurang soal Larangan Bawa Kendaraan Tiap Jumat Pekan Pertama

Megapolitan
Komisi D DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Komisi D DPRD DKI Duga Ada Anggaran Ganda untuk Pembangunan LRT Jakarta

Megapolitan
Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Malam Ini hingga Besok, Wilayah Kalideres dan Pegadungan Alami Gangguan Suplai Air

Megapolitan
19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

19 Mobil Mewah di Apartemen Regata Dipasangi Stiker Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Ruang UKM di Universitas Pancasila Masih Digunakan Pascapenggerebekan

Megapolitan
Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Tol Serpong-Cinere Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan, Airin: Semoga Tercapai Target

Megapolitan
Mahasiswa Universitas Pancasila Klaim Tidak Tahu soal Keberadaan Ganja 80 Kg di Ruang UKM

Mahasiswa Universitas Pancasila Klaim Tidak Tahu soal Keberadaan Ganja 80 Kg di Ruang UKM

Megapolitan
Parkir Liar Menjamur di Luar Kantor Wali Kota Jakarta Timur Tiap Jumat Awal Bulan

Parkir Liar Menjamur di Luar Kantor Wali Kota Jakarta Timur Tiap Jumat Awal Bulan

Megapolitan
PT MRT Siap jika Ditugaskan Mengerjakan Proyek Perpanjangan Rute hingga Tangsel

PT MRT Siap jika Ditugaskan Mengerjakan Proyek Perpanjangan Rute hingga Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X