Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Kompas.com - 15/10/2018, 17:58 WIB
Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)
26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)
26-6-2018 KOMPAS/AGUS SUSANTOFoto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-06-2018 *** Local Caption *** Foto udara hunian warga disekitar bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018). DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera memulai lagi normalisasi sungai. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 26-6-2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengkritik program naturalisasi sungai yang digagas Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Kritikan ini disampaikan berkaitan dengan evaluasi satu tahun pemerintahan Anies di DKI Jakarta.

"Meski Gubernur mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai sebelumnya, namun yang terjadi kemajuan-kemajuan nyata dalam penanganan pembangunannya tidak terasa," kata Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo dalam jumpa pers PDI-P mengenai setahun pemerintahan Gubernur DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

Rio mengatakan, fraksinya paham konsep naturalisasi yang diwacananya itu, yaitu mengatur agar sungai bisa mengelola air dengan baik dengan mempertahankan ekosistem aslinya.

Namun, konsep itu dinilai tidak selaras dengan konsep dari pemerintah pusat. Rio mengatakan konsep normalisasi yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bukan sekadar membeton sungai tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai.

Konsekuensinya adalah Pemprov DKI harus melakukan pembebasan lahan.

Baca juga: Normalisasi Ciliwung, BBWSCC Tunggu Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

"Kini konsep normalisasi Pemprov DKI jadi tak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Rio.

Apalagi, BBWSCC sampai mengembalikan anggaran normalisasi sungai ke APBN karena Pemprov DKI tidak membebaskan lahan. Akibatnya, ada 129 titik di Jakarta yang rawan banjir karena normalisasi tidak dilanjutkan.

Fraksi PDI-P meminta Pemprov DKI untuk tak segan melanjutkan program normalisasi. 

"Sudahlah yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan," ujar dia.

Baca juga: Hati-hati, Ada 180 Titik Rawan Banjir dan Genangan di Jakarta

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Megapolitan
BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Berita Foto
Minta Anies Tak 'Tenggelamkan' Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Megapolitan
247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

247 Gardu Listrik Telah Kembali Dinyalakan PLN Setelah Banjir Surut

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

[POPULER JABODETABEK] Lagi-lagi Jakarta Banjir | Viral Video Seorang Ibu Jambak Anak Muda di KRL

Megapolitan
Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Megapolitan
BMKG: Jakarta Hujan Petir Nanti Malam, Bogor, Depok, Bekasi Hujan Ringan Seharian

BMKG: Jakarta Hujan Petir Nanti Malam, Bogor, Depok, Bekasi Hujan Ringan Seharian

Megapolitan
Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung

Mayat Wanita Setengah Telanjang Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung

Megapolitan
Jakarta Banjir, Netizen Serbu Tagar #WajahBaruJakarta untuk Sindir Anies

Jakarta Banjir, Netizen Serbu Tagar #WajahBaruJakarta untuk Sindir Anies

Megapolitan
[VIDEO] Melihat Banjir Jalan Yos Sudarso dari Atas Tol Wiyoto Wiyono

[VIDEO] Melihat Banjir Jalan Yos Sudarso dari Atas Tol Wiyoto Wiyono

Megapolitan
Jalan Yos Sudarso Masih Banjir Setinggi 50 cm, Pengendara Motor Masuk Tol

Jalan Yos Sudarso Masih Banjir Setinggi 50 cm, Pengendara Motor Masuk Tol

Megapolitan
Langit Sudah Biru, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Masih Banjir

Langit Sudah Biru, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih Masih Banjir

Megapolitan
Kronologi Banjir di RSCM, Rendam Alat Kesehatan hingga Ruang Radioterapi

Kronologi Banjir di RSCM, Rendam Alat Kesehatan hingga Ruang Radioterapi

Megapolitan
Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Tetap Ingin di Pengungsian

Banjir Kampung Melayu Mulai Surut, Warga Tetap Ingin di Pengungsian

Megapolitan
Viral Seorang Ibu Jambak Wanita Muda di KRL, Ini Kata PT KCI

Viral Seorang Ibu Jambak Wanita Muda di KRL, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X