JAKARTA, KOMPAS.com - Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan yang harmonis. Sebagai kota mitra, Pemkot Bekasi sering mendapatkan keuntungan dari hibah-hibah Pemprov DKI Jakarta.
Hibah tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi DKI Jakarta juga. Namun hubungan baik itu saat ini sedang merenggang.
Pemicunya karena dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Polemik Dana Hibah yang Berujung Penghadangan Truk Sampah DKI di Bekasi
Wali Kota Bekasi yang baru terpilih dalam pemilu lalu, Rahmat Effendi, menuntut agar hibah itu segera diberikan. Menurut dia, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kontribusi warga Bekasi kepada Ibukota.
"Bukan persoalan Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun pun juga DKI punya dampak yang luar biasa bagi Kota Bekasi. Itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi," kata Rahmat Effendi alias Pepen di Kota Bekasi, Jumat (19/10/2018).
Sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta menjadi tempat warga dari berbagai wilayah mengadu nasib. Termasuk kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan lainnya. Secara tidak langsung, warga dari luar Jakarta ikut berkontribusi terhadap pemasukan daerah DKI Jakarta.
Punya kuncian
Permintaan hibah yang besar oleh Pemkot Bekasi bukan tanpa alasan. Pemkot Bekasi menjadi kota mitra yang paling memiliki "kuncian" Pemprov DKI Jakarta.
Alasannya apa lagi jika bukan berdirinya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik DKI Jakarta di Kota Bekasi. Di sana lah sampah-sampah yang dibuang di Jakarta akan bermuara.
Meskipun milik Pemprov DKI Jakarta, TPST Bantargebang memiliki dampak besar bagi Kota Bekasi. Ini yang menjadi kuncian Rahmat Effendi dalam meminta dana hibah.
"Sekarang kalau saya bangun flyover, saya tanya, aksesnya buat siapa? Kan buat DKI. Saya memperbaiki jalan Jatiasih, saya tanya, aksesnya buat siapa? Buat kepentingan DKI," ujar Pepen, sapaan Rahmat Effendi.
Baca juga: Wali Kota Bekasi Ancam Setop Kerja Sama jika DKI Tak Cairkan Dana Hibah
Dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun itu rencananya memang akan digunakan untuk pembangunan lanjutan flyover Rawapanjang dan Cipendawa. Nilainya begitu besar karena Pemkot Bekasi akan melakukan pembebasan lahan juga.
Nantinya, flyover tersebut menjadi akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.
Tak hanya dana hibah
Perlu diketahui, bukan hanya dana hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada Kota Bekasi. Dana hibah sendiri merupakan dana kemitraan yang diberikan demi kepentingan dua kota.