Mengapa Bekasi dan Kota Mitra Lainnya Dapat Hibah dari Pemprov DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana kemitraan atau hibah kepada Pemerintah Kota Bekasi dan kota-kota satelit lainnya di sekitarnya. Pemkot Bekasi merupakan salah satu kota satelit Jakarta yang rutin mendapatkan dana hibah itu.

Namun, tahun ini tak ada pencairan dana hibah untuk Kota Bekasi. Pemkot Bekasi masih terus menanyakan kapan dana hibah itu dicairkan.

Masalahnya kemudian meluas karena pencairan dana itu oleh Pemerintah Kota Bekasi dikaitkan dengan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. TPST itu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi berada dalam wilayah Kota Bekasi.

Menurut Pemprov DKI, dana kemitraan tak ada hubungannya dengan keberadaan TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Yang terkait dengan keberadaan TPST Bantargebang adalah dana kompensasi bau dan hal itu telah dipenuhi DKI tiap tahun, termasuk tahun ini.

Pada Minggu (21/10/2018) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang meramaikan masalah dana kemitraan itu di media. Anies menilai, persoalan itu seharusnya diselesaikan melalui pertemuan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta, bukan justru diramaikan di media.

Apalagi, persoalan yang diramaikan bukan mengenai dana kompensasi bau sampah yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, tetapi soal bantuan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah.

"Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingkat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu.

Baca juga: Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta

Saling menguntungkan

Dana hibah sudah lama diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi dan kota mitra lain. Tahun 2013, Pemprov DKI mengucurkan dana hibah ke kota mitra Jakarta sebanyak Rp 45 miliar.

Dari jumlah itu, untuk Kabupaten Bogor sebesar Rp 8 miliar, Kota Bogor Rp 5 miliar, Kota Depok Rp 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Selatan Rp 4 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 4 miliar, Kota Bekasi Rp 5 miliar, dan Kabupaten Cianjur Rp 4 miliar.

Tujuan pengucuran dana hibah buat daerah penyangga adalah untuk membantu Jakarta mengatasi permasalahan di Ibu Kota dari kota-kota mitra. Dengan demikian, dana kemitraan yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa saling menguntungkan.

Misalnya, Kota Bekasi membangun flyover Rawapanjang dan Cipendawa yang bermanfaat sebagai akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang. Ada juga pelebaran jalan di sekitar pintu Tol Bekasi Timur. Pintu tol tersebut menjadi akses warga Bekasi yang setiap hari bekerja dan menyumbang pendapatan daerah di DKI Jakarta.

Pemerintah Kota Bogor, misalnya, tahun ini mendapat hibah Rp 10 miliar dari Pemprov DKI. Dana tersebut digunakan untuk pengendalian banjir dengan cara membuat kolam retensi atau sumur resapan di Cibuluh. Kolam retensi ini menampung air agar tidak meluber ke Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pernah mengatakan, DKI siap memberikan hibah Rp 1 triliun sekalipun asalkan perhitungannya jelas dan memiliki manfaat bagi Jakarta.

"Ini adalah bagian yang saya katakan, Jakarta itu jangan dilihat Jakarta-nya. Harus dilihat secara total sama pinggirannya nih. Tapi bukan kekuasaannya, tanggung jawabnya, karena dana mereka terbatas," kata Ahok ketika itu.

Ahok menyebut keterbatasan anggaran menjadi alasan Pemkot Bekasi dan kota mitra lain tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Padahal, pembangunan di kota mitra bisa memberikan keuntungan bagi Jakarta. Itu sebabnya dia tidak ragu memberikan dana hibah kepada kota mitra yang meminta.

Baca juga: Ahok: Rp 2,5 Triliun Pun Saya Kasih untuk Kebaikan Jakarta dan Kota Mitra

Tak terhitung

Selain dana hibah, Pemprov DKI Jakarta juga suka menghibahkan barang-barang lain, seperti truk sampah dan lampu jalan. 

Ketika Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono sebagai Plt Gubernur, Pemkot Bekasi pernah mendapatkan lampu jalan. Sumarsono saat itu mengatakan, Pemkot Bekasi paling aktif dalam merespons tawaran hibah Pemprov DKI Jakarta.

"Kami sebenarnya memberikan penawaran ke semua kota penyangga. Namun, respons yang paling cepat adalah Kota Bekasi," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengatakan, Pemkot Bekasi sadar dengan kebutuhannya sehingga cepat memberi respons. Selain itu, hubungan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi sudah terjalin baik sejak mengurus swakelola TPST Bantargebang.

"Sehingga ketika ditawarkan kami langsung dapat respons cepat. Itu keahlian Pak Wali luar biasa, sementara Bu Airin (Wali Kota Tangerang Selatan) tidak begitu merespons, mungkin sudah cukup atau bagaimana," ujar Sumarsono.

"Buat kami siapa yang merespons duluan dia yang kami berikan sehingga yang memberi senang kalau yang merespons juga senang," kata Sumarsono.

Baca juga: Urusan Dana Hibah, Pemkot Bekasi Diminta Jangan Menyandera Kepentingan DKI

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ketika itu mengatakan, hubungannya dengan Pemprov DKI terjalin karena Bekasi bertetangga dengan Jakarta. Pembangunan di Bekasi bisa memberikan manfaat bagi DKI Jakarta.

Dengan demikian, kata dia, wajar jika Pemkot Bekasi menerima dana hibah atau kemitraan dan Pemprov DKI meskipun Pemkot Bekasi merupakan bagian dari Pemprov Jawa Barat.

"Saya dan Gubernur Jabar saja enggak sebanyak DKI kok. Tapi kalau dengan Gubernur Jabar kan interaksi regional, jadi wajar. Kalau dengan DKI kan hubungan kemitraan, tetangga," ujar Rahmat pada 26 Januari 2017.