APBD DKI 2019 Baru Bisa Dilihat Publik Setelah Dievaluasi Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan rancangan anggaran pendapatan, dan belanja daerah (APBD) 2019. RAPBD 2019 tengah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

"Saat ini APBD sedang dievaluasi Kemendagri," kata Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo kepada Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Menurut Subagyo, RAPBD paling lambat dikembalikan ke Pemprov dan DPRD DKI pada 15 Desember 2018. Setelah itu, baru RAPBD diunggah ke apbd.jakarta.go.id untuk diakses publik.

"Maksimal 15 hari kerja setelah dokumen RAPBD diterima Kemendagri," ujar Subagyo.

Sementara itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap RAPBD 2019 bisa segera dibahas kembali oleh pihaknya.

Baca juga: Kucuran Dana dari APBD DKI ke BUMD Dipersoalkan

"Nanti kalau sudah enggak ada catatan yang direvisi Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), maka jadi catatan publik," kata Suhaimi.

Suhaimi mengatakan, publik perlu mengetahui rincian pendapatan dan belanja daerah. Sebab pembangunan yang akan didanai APBD akan berdampak langsung ke warga.

"Masyarakat kan harus tahu yang mau dibangun di mana, itu kan publik berhak tahu," kata Suhaimi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI telah menandatangani kesepakatan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 pada Rabu (28/11/2018).

Total RAPBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun. Angka ini meningkat tujuh persen dibanding APBD 2018 sebesar Rp 83,26 triliun.

Baca juga: Ubah Pola Serapan APBD 2019, DKI Mulai Lelang pada Desember Ini