Kompas.com - 18/12/2018, 20:24 WIB
Massa buruh Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/12/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARMassa buruh Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Andri Yansyah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta tak akan merevisi angka upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan pada November 2018.

"Enggak ada (revisi)," kata Andri di Balai Kota, Selasa (18/12/2018). Ia merespons massa dari elemen buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI pada siang tadi.

Massa meminta UMP drevisi karena masih kalah dengan upah minimal yang ditetapkan pemerintah daerah penyangga.

Baca juga: Demo di Balai Kota, Buruh Minta UMP DKI Dinaikkan

Mereka berasal dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Massa pengunjuk rasa ini diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pertemuan tertutup yang turut dihadiri Andri.

Menurut Andri, dalam pertemuan itu Anies juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan fokus menyejahterakan buruh.

Mengenai upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang juga jadi tuntutan buruh, menurut Andri, masalah ini masih digodok Pemprov DKI.

“(Angkanya) belum. Nanti secara teknis akan kita bahas kembali. Namanya kan kesepakatan, insya Allah akhir Desember atau awal Januari kita sudah tetapkan (UMSP),” kata Andri.

Baca juga: Buruh: UMP DKI Kalah dari Daerah Penyangga, Kami Minta Direvisi!

Ketua DPD LEM SPSI DKI Jakarta Yulianto yang awalnya menyampaikan tuntutan agar Anies merevisi UMP, mengaku memahami kenapa Anies tak bisa merevisinya. Ia hanya berharap agar besaran UMSP DKI lebih tinggi dari UMP.

“Jadi yang memang perusahannya besar, industrinya besar, kemudian punya kontribusi besar di sebuah daerah, sektor-sektor itu unggulan sehingga diberi upah lebih tinggi dari UMP. Sudah berjalan lama di Jakarta dari zaman Sutiyoso, Jokowi, Ahok. Pak Anies juga menetapkan tahun lalu,” kata Yulianto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Megapolitan
Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Megapolitan
UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

Megapolitan
Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Depok Hujan Petir pada Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Depok Hujan Petir pada Siang hingga Sore

Megapolitan
Siswi SMK di Cipayung yang Dilaporkan Hilang Akhirnya Pulang ke Rumah

Siswi SMK di Cipayung yang Dilaporkan Hilang Akhirnya Pulang ke Rumah

Megapolitan
Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Kembali Melonjak Jelang Libur Hari Raya Waisak

Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Kembali Melonjak Jelang Libur Hari Raya Waisak

Megapolitan
Jakarta Hujan Deras Minggu Sore, 24 RT Terendam Banjir

Jakarta Hujan Deras Minggu Sore, 24 RT Terendam Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.