Pemprov DKI Akan Larang Penggunaan Kantong Plastik, Ini yang Dilakukan Indomaret

Kompas.com - 21/12/2018, 11:23 WIB
Indomaret Point Ampera, Jakarta Selatan. Nibras Nada NailufarIndomaret Point Ampera, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.comIndomaret mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang penyediaan dan penggunaan kantong plastik sekali pakai. 

Marketing Director PT Indomarco Prismatama Wiwiek Yusuf mengatakan, pihaknya juga sudah mengedukasi warga dengan menjual tas belanja yang dapat dipakai berkali-kali.  

"Kami akan bantu pemerintah mengedukasi masyarakat dengan memberikan diskon terhadap produk tas belanja yang dapat digunakan berulang kali," kata Wiwiek kepada Kompas.com, Kamis (20/12/2018).

Baca juga: Aprindo: Sosialisasi Larangan Kantong Plastik Minimal Setahun

Wiwiek menyampaikan, dibutuhkan kerja sama pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. 

Pihaknya mengingatkan warga untuk membawa tas ketika berbelanja. Selain itu, ia mengaku kerap menemui pelanggan yang menolak diberikan kantong plastik ketika berbelanja dalam jumlah kecil.

"Pasti nanti Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi dengan membagi-bagikan tas belanja ini, tetapi apabila pembeli lupa membawanya, kami menyediakannya di Indomaret," ujarnya. 

Baca juga: Larangan Kantong Plastik DKI, Asosiasi Industri Ajukan Surat Keberatan

Indomaret menjual tas belanja ramah lingkungan dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 6.000.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya masih mempersiapkan perda mengenai pelarangan penggunaan kantong plastik baik bagi pengelola tempat perbelanjaan maupun pedagang pasar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menyampaikan denda Rp 5 juta hingga Rp 25 juta akan diberlakukan kepada pelaku usaha yang menyediakan dan memberi kantong plastik kepada konsumen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X