Ramai Penolakan Berujung Pembatalan Operasional KRL Premium

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akhirnya membatalkan pengadaan KRL premium.

Keputusan ini menyusul banyaknya penolakan masyarakat terhadap wacana tersebut. 

Penolakan bermula tiga pekan lalu, ketika rencana pengadaan kursi KRL premium terungkap di situs web PT KCI.

Komunitas Jakarta by Train kemudian melayangkan surat terbuka kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga: Apresiasi Pembatalan, YLKI Sebut KRL Premium Diskriminatif

Mereka mempertanyakan tiga hal.

Pertama, apakah rencana ini telah didiskusikan secara matang dengan stakeholder terkait. Kedua, cara membedakan penumpang premium dengan reguler. Terakhir, dampaknya bagi perjalanan kereta reguler yang dikhawatirkan sama seperti nasib relasi Duri-Tangerang yang dikorbankan demi KA Bandara.

"Pengoperasian kereta bandara telah berdampak pada pengurangan jadwal perjalanan kereta commuter. Tidakkah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah?" tulis Jakarta by Train dalam surat terbukanya.

Baca juga: PT KCI Akhirnya Batalkan Pengoperasian KRL Premium

Kemudian pekan lalu, sebuah petisi mendesak PT KCI membatalkan kereta premium muncul di situs web change.org.

Baru 695 pendukung yang menandatangani sebelum akhirnya PT KCI membatalkan wacana ini.

"Dulu Pak Jonan menyetarakan tarif dan layanan KRL karena beliau merasa seharusnya transportasi umum tidak ada pembagian kelas," tulis Agung Rizkianto, salah satu pendukung.

Baca juga: KRL Premium Masih Dalam Tahap Kajian dan Perencanaan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pengadaan KRL premium sebagai kemunduran.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut perbedaan kelas di transportasi massal justru sudah tidak diterapkan lagi di negara-negara lain.

"Di dunia manapun KA commuter tidak ada kategori kelas, tidak ada premium, tidak ada express, dan sejenisnya. Yang sekarang ini sudah benar, kok mau diruntuhkan lagi. Aneh bin ajaib..." kata Tulus lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Baca juga: Ini Saran YLKI soal KRL Premium

Tulus mengatakan, kehadiran KRL premium bakal mengorbankan operasional KRL reguler.

Kebijakan itu dianggap menyalahi pakem.