Saat Cawagub DKI dari PKS Dinilai Tak Dikenal dan Tak Punya "Track Record"

Kompas.com - 09/01/2019, 10:04 WIB
Ketua DSW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi, Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto sekaligus kandidat wagub DKI, dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di depan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Ketua DSW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi, Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto sekaligus kandidat wagub DKI, dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di depan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Selasa (25/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjuk tiga kadernya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Mereka adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Abdurrahman Suhaimi.

Tiga kandidat wagub itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang digelar dua partai politik pengusung, yakni PKS dan Gerindra. Dua kandidat yang lolos fit and proper test bakal diajukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Tak Kenal, Fraksi Nasdem Ogah Pilih Cawagub DKI dari PKS

Anies kemudian akan menyerahkan dua nama itu ke DPRD DKI Jakarta. DPRD lalu akan memilih salah satu dari mereka melalui mekanisme pemungutan suara dalam rapat paripurna.

Tak punya track record 

Fraksi Hanura dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menilai, tiga kandidat itu tak punya kemampuan dan rekam jejak yang cukup untuk memimpin Ibu Kota.

Karena itu, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji mengatakan, pihaknya bakal menolak tiga kandidat wagub yang saat ini diajukan PKS. Ongen menilai, ketiganya belum teruji dan tak paham masalah Jakarta.

"Masak, kami disuruh memilih orang yang memiliki track record-nya tak jelas. Ingat, DKI memiliki APBD besar. Kalau salah bisa bahaya. Jangan samakan DKI dengan provinsi lain atau kelas wali kota. Permasalahannya beda," kata Ongen, Senin (7/1/2019) lalu.

Baca juga: Golkar Bisa Saja Tolak Cawagub DKI dari PKS, jika...

Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan, Fraksi PKB sama sekali tidak mengetahui rekam jejak tiga kandidat yang diusulkan PKS.

"Kami benar-benar enggak tahu, bagaimana mau ngomong track record," ucap Hasbiallah.

Hanura dan PKB meminta PKS dan Gerindra DKI kembali duduk bersama untuk memilih kandidat wagub yang lain.

Tak dikenal

Sementara Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, dan PPP DPRD DKI Jakarta menyatakan tidak mengenal kandidat wagub DKI yang diajukan PKS. Mereka hanya mengenal Suhaimi yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, fraksinya cenderung tidak akan memilih calon-calon yang tidak dikenal dan diketahui rekam jejaknya.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Close Ads X