Kompas.com - 08/03/2019, 18:07 WIB
Rangkaian kereta Mass Rapid Transit (MRT) saat uji coba dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI di Jakarta, Senin (18/2/2019). Kereta MRT atau Ratangga akan dibuka untuk komersil antara tanggal 24 - 31 Maret 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGRangkaian kereta Mass Rapid Transit (MRT) saat uji coba dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI di Jakarta, Senin (18/2/2019). Kereta MRT atau Ratangga akan dibuka untuk komersil antara tanggal 24 - 31 Maret 2019.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mencari keuntungan materi dari pembangunan moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta.

Anies menyampaikan itu saat ditanya soal risiko tidak balik modal jika tarif MRT Jakarta ditetapkan Rp 10.000 dan tarif LRT Jakarta jadi Rp 6.000.

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, justru memberikan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk tarif MRT dan LRT Jakarta.

"Kenapa itu badan usaha milik daerah? Karena ada unsur PSO-nya. Negara itu bukan cari untung," ujar Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Alasan Ikut Uji Coba MRT Jakarta, Ingin Naik MRT Gratis hingga Pamer di Media Sosial

Anies menyampaikan, MRT dan LRT Jakarta bisa mengurangi kemacetan Ibu Kota bila dioperasikan nanti. Hal itu akan berdampak pada menurunnya kerugian akibat kemacetan.

"Negara itu membangun fasilitas transportasi umum agar ongkos kemacetan dikurangi. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari biaya ekonomi akibat kemacetan berkurang," kata dia.

Anies pun yakin pembahasan tarif MRT dan LRT bersama DPRD DKI Jakarta akan berjalan lancar. Dengan demikian, MRT dan LRT Jakarta bisa dioperasikan pada akhir Maret mendatang.

"Insya Allah enggak (molor), lancar kok, sudah dibicarakan kemarin," ucap Anies.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara itu, untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Megapolitan
Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Megapolitan
3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.